Bentuk Forum Konsultasi Kades

0
280
SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah foto bersama usai membuka Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kepri tahap I, Selasa (272) di Hotel CK. f-istimewa/humas pemprov kepri

Sekdaprov Buka Rakor P3MD se-Kepri

TANJUNGPINANG – Para kepala desa (Kades) di seluruh Provinsi Kepri diminta untuk selalu semangat dalam bekerja dan membangun desa. Hal ini tak lain hanya demi terciptanya pembangunan di desa serta terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat di pedesaan.

”Para kades harus semangat membangun dan semangat bekerja. Pemerintah kabupaten juga agar terus mendorong sehingga program-program desa bisa berjalan dengan baik,” kata Sekdaprov Kepri Arif Fadillah dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kepri tahap I, Selasa (27/2) di Hotel CK.

Kegiatan yang melibatkan seluruh kades, camat, PMD kabupaten/kota serta dari kepolisian dan BPKP ini akan berlangsung hingga 1 Maret 2018. Selain para kades, sekda juga mengingatkan para camat. Camat juga harus memantau setiap kegiatan di desa-desa yang berada di wilayahnya ditugaskan.

Seorang penulis dalam bukunya menyebutkan, pemerintahan kecamatan itu harus tahu sekecil apapun yang terjadi di daerah kerjanya. ”Ibaratnya, selembar daun jatuh pun camat harus mengetahui, apalagi ada pembangunan di wilayahnya bertugas. Camat juga harus memberi bimbingan pada kepala desanya,” kata Arif.

Sekda juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memperpanjang semangat Presiden Jokowi dengan program Nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran.

”Membangun itu dari pinggir, yakni dari desa. Oleh sebab itu kita harus sama-sama mendorong dan mendongkrak pembangunan desa. Apalagi perhatian Presiden dan Wapres kita, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla saat ini sangat luar biasa dan kita harus mendukungnya,” ujar Sekda lagi. Memang, saat ini ada beberapa kendala yang dialami pihak desa. Hal itu terjadi karena beberapa hal, misalnya, banyak pemerintah desa yang belum memahami dengan baik tata kelola penyusunan dan tata cara pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, banyak pihak desa yang kesulitan membuat laporan keuangan. Sistem keuangan desa memang sudah diterapkan, namun pemahaman masing-masing pihak desa tidak sama. Dalam rangka meminimalisir persoalan-persoalan yang dialami aparatur pemerintah desa, maka diperlukan forum komunikasi dengan jangkauan luas dan terdiri dari banyak pihak.

”Dari provinsi harus ada, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten/kota camat, kades, tim ahli provinsi dan kabupaten serta pendamping desa harus ikut dalam forum ini,” bebernya.

Forum ini fungsinya sebagai tempat atau wadah bagi pemerintah desa melakukan konsultasi dan sharing. Pihak lain yang tergabung dalam forum ini bisa memberi masukan atau arahan bagi mereka. ”Kita harapkan, lewat forum ini diperoleh langkah-langkah tepat untuk pemecahan masalah di pedesaan,” katanya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here