Berapa Maksimum Tanggungan BPJS?

0
102
Suasana ruang tunggu pelayanan di poliklinik penyakit dalam di lantai 2 RSUD Provinsi Kepri, Tanjungpinang beberapa waktu lalu. f-andri/tanjungpinang pos

Kepada Pimpinan BPJS Tanjung Pinang, Saya ingin menanyakan ttg: 1. pembayaran BPJS melalui melalui Bank, akhir akhir ini sering macet, apakah dpt dibayarkan langsung di kantor BPJS. 2. Dlm program BPJS ada kelas 1, 2 dan 3. Berapakah batas maksimal yg ditanggung oleh Bpjs utk masing masing kelas tersebut. Terimakasih
+628127074711

Menunggu hingga Tiga Jam
MBS. SAYA bukan takut mati, tapi bukan cari mati. Maunya hidup sehat lebih lama dan lambat mati. Sebab itulah hari Selasa 11/4 kemaren saya minta sepotong surat rujukan ke Pukesmas Pancur Tg.pinang Barat. Walau BPJS yg telah 3 tahun saya kantongi baru ke 2 kali dipakai, itulah saya minta sepotong surat utk rujukan ke Poli Jantung RSUD Provinsi. Minta ampun lamanya dari jam 8 pagi sampai jam 11 barusan dapat. Kalau kelamaan layani pasien gimana malaikat maut kedahuluan cabut nyawanya, kata saya kepada perawat yang menanganinya. Perlu disegerakan bagi yg imergensi.
+6281364252006

Perusahaan Tak Ada BPJS
Mbs kepada dinas yang terikat, banyak PT yang nunggak BPJS di Kepri. Di pinang juga termasuk di Karimun PT MOS, tidak ada dpat jaminanan kesehatan? Seperti apa tanggungjawab perusahaan terhadap karyawannya.
+6287717966862

TANGGAPAN:
Pemerintah pada prinsipnya mendukung agar setiap orang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemprov siap membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Tanjungpinang dan Batam, memastikan seluruh tenaga kerja terdaftar menjadi peserta. Harus sama-sama dipahami, kami dari Disnakertrans bertugas menambah peserta.

Terkait mekanisme pendaftaran peserta, pelayanan kesehatan serta lainnya menjadi kewenanganan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan dan stakeholder lainnya. Kami siap membantu menambah peserta dengan mengandeng Badan usaha. Memastikan seluruh tenaga kerja memiliki jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan. (dlp)

Tagor Napitupulu
Kadisnakertran Provinsi Kepri,

TANGGAPAN:
Masih banyak pekerja formal ataupun informal yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dulu disebut Jamsostek).

Di Provinsi Kepri sendiri, BPJS Ketenagakerjaan baru meng-cover sekitar 38 persen dari jumlah penduduk di Kepri ini. Tidak maksimalnya BPJS bekerja disebabkan beberapa hal. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial tersebut. Kedua, meskipun sudah memiliki payung hukum, namun tidak berjalan efektif.

Bagi pemberi kerja khususnya sektor kecil dan mikro masih merasakan keberatan terhadap persentase iuran yang dibayarkan.

Seharusnya perusahaan menyadari bahwa dengan dijamin, secara tidak langsung memindahkan beban dan tanggung jawab perusahaan kepada BPJS. Kendala lainnya adalah tingginya tingkat turn over karyawan menyebabkan pemberi kerja enggan mendaftarkan.

Selain itu luasnya wilayah Kepri juga menjadi tantangan sendiri bagi BPJS menjangkau segala daerah. Padahal, di Kepri ini banyak peserta bukan penerima upah seperti nelayan, sopir dan lain sebagainya yang belum menikmati fasilitas BPJS.

Padahal, UU 24 tahun 2011 memiliki semangat untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja menghadapi risiko sosial ekonomi.

Meskipun payung hukum kami jelas, tapi kami berharap DPRD dapat menginisiasi pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mendorong BPJS ini diakses seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan bukan penerima upah

BPJS Ketenagakerjaan saat ini memberikan perlindungan pada pekerja melalui 4 program. Program tersebut antara lain, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Untuk di Kepri, BPJS telah mencairkan Rp520 miliar untuk peserta Jaminan Hari Tua. Sedangkan untuk klaim JKK, BPJS telah menyalurkan dana sebesar Rp24 miliar. Untuk JKM, BPJS mencairkan dana sebesar Rp6,2 miliar dan Jaminan Pensiun sebesar Rp229 juta.

Program BPJS Ketenagakerjaan ini menjamin kematian yang bukan karena kecelakaan kerja. Yang mendapatkan jaminan ini adalah ahli waris dari pegawai tersebut. Karena memiliki potensi biaya yang cukup tinggi, para pekerja konstruksi didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (mas)

Rini Suryani
Kepala BPJS Tanjungpinang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here