Berharap Gubernur Tak Terbitkan IUP di Lingga

0
286

Bekas Tambang Ditelantarkan, Alias Wello Berang

Setelah mengeruk bijih bauksit sebanyak-banyaknya dan meraup untung yang sangat besar, bekas penambangan ditinggalkan begitu saja. Yang tersisa kubangan, hamparan tandus dan debu. Inilah yang membuat Bupati Lingga Alias Wello berang.

LINGGA – YANG tersisa untuk masyarakat tidak ada lagi. Sehingga bekas tambang sulit dimanfaatkan untuk menghasilkan mata pencaharian tambahan masyarakat. Harusnya, bekas tambang itu direklamasi. ”Setelah kegiatan pertambangannya berakhir, mereka pergi begitu saja tanpa melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang,” ujar Alias Wello nampak kesal, kemarin.

Saat ini, pemerintah pusat kembali membuka ekspor komoditas tambang mineral dengan persyaratan tertentu, termasuk bauksit. Sebelum membuka tambang, maka harus komitmen dulu dengan pemerintah wajib membangun smelter.

Sejak aturan ini keluar, sejumlah pengusaha tambang dari berbagai daerah di Indonesia mulai kasak-kusuk melirik Kabupaten Lingga untuk membuka tambang.

Daerah ini salah satu pemilik kandungan bahan tambang terbesar di wilayah Kepulauan Riau selain Bintan dan Tanjungpinang.

Bupati mengingatkan agar Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah kerja Lingga sebelum masalah reklamasi dan pasca tambang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No.Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dibereskan terlebih dahulu.

”Saya sudah dapat laporannya. Saya tidak anti investasi tambang, tapi harus pro rakyat, bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi, saya ingatkan, sebelum masalah reklamasi dan pascatambang dibereskan, jangan terbitkan IUP di Lingga,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Lingga yang akrab disapa Awe ini mengaku geram melihat tingkah laku para pengusaha tambang bauksit, bijih besi, timah dan pasir yang pernah beroperasi di Bumi Bunda Tanah Melayu itu.

Apabila IUP diterbitkan tanpa melihat kondisi pascatambang saat ini, maka kerusakan lingkungan di Lingga akan semakin parah dan yang menderita nantinya adalah masyarakat Lingga.

”Masalah lingkungan ini sangat penting dan sudah menjadi isue strategis bagi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi, jangan dianggap remeh. Dampaknya bisa mendatangkan bencana sosial bagi daerah,” tuturnya.

Sebagai pemegang amanah rakyat Lingga, Awe berjanji tidak akan membiarkan tempat kelahirannya itu porak-poranda akibat kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.

Ia sadar, bahwa kewenangannya di bidang pertambangan sudah beralih ke Gubernur, namun kewenangan di bidang lingkungan hidup masih berada di tangannya.

”Saya sudah mengingatkan mereka, agar segera melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Tapi, tak ada satu pun yang melaksanakannya. Saya tahu, bahwa kewenangan di bidang pertambangan itu, sudah beralih ke Gubernur. Tapi, ingat! Masalah lingkungan hidup, masih kewenangan kabupaten,” katanya.

Ketika ditanya apa tindakannya menyikapi sikap bandel para pengusaha tambang ini, Awe mengaku sudah melaporkannya kepada Gubernur Kepri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Namun, hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya konkrit dari pemilik kewenangan untuk menyelesaikan persoalan pascatambang di Lingga itu.

”Anda pasti tahu, kami sudah mengundang KPK dan bicara soal kemana dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang Lingga itu berada? Kejaksaan Tinggi Kepri juga sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, tapi kami tak tahu apa hasilnya? Faktanya, lahan pascatambang di Lingga, masih terbiar gersang, tanpa kegiatan pemulihan lingkungan,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, sejak terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pertambangan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi.

Termasuk kegiatan pascatambang sebagaimana diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba, PP No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Permen ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.(TENGKU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here