Berharap pada Kota Pusaka

0
53
Diskusi tentang Kota Pusaka di Tanjungpinang, belum lama ini. f-istimewa

Wali Kota Syahrul yakin konsep Kota Pusaka akan cocok dengan karakteristik Tanjungpinang. Dengan begitu, ia berharap dua kerja bisa sekali dayung: pelestarian cagar budaya dan pengembangan wisata. Sebuah keyakinan yang perlu diuji agar harapan ini tidak bertepuk sebelah tangan.

TANJUNGPINANG – PROGRAM Kota Pusaka di Tanjungpinang akan berpusat pada dua kawasan: pulau Penyengat dan area Kota Lama. Program ini merupakan proyeksi langsung dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada harapan dengan masuknya Tanjungpinang dalam daftar kota penerima konsep penataan dan pelestarian ini.

Di antaranya adalah kelestarian sejumlah kawasan cagar budaya yang ada. Baik itu berupa bangunan atau pun non-benda karena didata dan dilindungi berdasarkan UU Cagar Budaya, UU Tata Ruang, dan UU Bangunan dan Gedung.

“Itu untung yang besar buat Tanjungpinang. Ekonomi dan pariwisata kemudian adalah bonusnya dari kerja ini,” kata Adi Pranadipa, anggota Generasi Pariwisata Indonesia (GenPI) Tanjungpinang.

Awal pekan lalu, Adi ikut menghadiri forum diskusi terpumpun yang secara khusus membahas potensi yang bisa dipetik andaikata penerapan konsep Kota Pusaka untuk Tanjungpinang bisa berjalan dengan baik. Terlebih, kata dia, Tanjungpinang memiliki cukup banyak kawasan cagar budaya yang tersebar di sejumlah titik.

“Walau cuma fokus ke Penyengat dan Kota Lama, itu sudah akan mendatangkan banyak imbas positif buat Tanjungpinang,” ungkapnya lagi.

Bukan suatu harapan yang berlebihan. Konsep pelestarian dan penataan kota pusaka memang dikhususkan pada kota-kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat ketiga undang-undang tersebut. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD).

Di tahun 2015 juga, untuk melengkapi peraturan menteri tersebut dengan panduan yang lebih opersional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut pemilik bangunan cagar budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan pelindungan yang berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaraan yang berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa dibongkar.

Karenanya, bukan main senang hati Syahrul sebagai wali kota mengetahui Tanjungpinang akan ditetapkan sebagai satu dari 53 Kota Pusaka yang ada di Indonesia.

“Kota Tanjungpinang ini merupakan pusat Kerajaan Riau Lingga yang berdiri pada tanggal 4 Oktober 1722, dan begitu banyak jejak peninggalan sejarah kerajaan Riau Lingga di wilayah kota Tanjungpinang yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini, diantaranya terdapat Kota Rebah, Pulau Biram Dewa, Pulau Bayan dan tentu saja Pulau Penyengat,” ujar Syahrul.

Jika perlu ada Perwako atau Perda, kata Syahrul, nanti bisa diusulkan agar dapat memperlancar terlaksananya program Kota Pusaka ini. Untuk mewujudkannya, Syahrul berharap ada koordinasi dan kooperasi yang intensif antarinstansi terkait. Kalau perlu, tegas dia, segera dibuat juga surat keputusan kepanitiaannya.

“Nanti juga harus lakukan pertemuan dengan LAM, perwakilan masyarakat, LPM dan seluruh pihak yang terlibat agar bisa menerima saran dari seluruh kalangan. Kami harapkan tidak terjadi konflik kemudian hari,” ucap Syahrul.

Kepala Bappelitbang, Surjadi memaparkan mengenai dipilihnya Penyengat dan Kota Lama sebagai kota pusaka karena kedua daerah tersebut memiliki cagar budaya yang merupakan salah satu persyaratannya dan butuh waktu 3 tahun untuk mewujudkannya.

“Dalam program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) ini harus berdasarkan hasil keputusan yang disepakati untuk menentukan di mana saja lokasi yang ingin dijadikan Kota pusaka, dan tentunya sesuai persyaratan pengajuan yang harus disiapkan untuk diserahkan ke kementerian,” ujar Surjadi.

Jangan Setengah Hati
Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Pepy Candra berharap pelaksanaan konsep Kota Pusaka yang menyasar pulau Penyengat dan kawasan Kota Lama bisa benar-benar berlangsung dengan baik. Sebab, kata dia, ini akan jadi keuntungan tersendiri buat ibu kota provinsi ini.

“Tidak semua kota di Indonesia bisa menjadi kota pusaka. Dan Tanjungpinang sebagai kota dengan usia lebih dari 200 tahun tentu patut memanfaatkan program ini dengan baik,” ujar Pepy, kemarin.

Hanya saja, sambung Pepy, konsep program yang baik tidak cukup. Perlu juga yang setara baiknya dalam pelaksanaan sehingga indikator yang ingin dicapai dari konsep ini bisa terpetakan dengan jelas. Menurut politisi perempuan dari Partai Demokrat ini, yang tidak boleh ditinggalkan dalam pengerjaan konsep ini adalah dengan menjaring masukan dari lembaga adat dan pakar-pakar di bidangnya.

“Kita sudah terlalu bosan dengan jenis pekerjaan yang asal-asal jadi. Ini akan mengurus cagar budaya, jadi tidak boleh setengah hati,” tegasnya.

Pepy juga meyakini, konsep ini jika tepat semua perencanaan dan pelaksanaannya bisa memberikan dampak ganda untuk Tanjungpinang. Selain melestarikan dan menjaga cagar budaya tetap ada dan terawat, juga potensi pariwisata yang bisa dicakup sekaligus.

“Karenanya saya minta jangan setengah hati dengan program sebagus ini. Nanti bukannya jadi kota pusaka, malah jadi kota pusara lho. Itu yang kami tidak mau,” tegas Pepy.(FATIH MUFTIH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here