Berjamaah Melawan Korupsi

0
598
Kiki Rizki Pitriyani

Oleh: Kiki Rizki Pitriyani
Mahasiswi Fisip, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, UMRAH

Kasus korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah merupakan penyakit yang akut. Pelaku korupsi di Indonesia tidak hanya berasal dari pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikati, tapi juga sudah menjamur hingga pejabat di tingkat terkecil di negeri ini. Salah satu ucapan jenderal sekaligus kaisar Perancis yang paling terkenal, Napoleon Bonaparte adalah “The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people but because the silence of good people”. Bahwa, dunia sudah banyak menderita. Bukan karena tindakan dari orang-orang jahat, melainkan karena orang-orang baik yang hanya diam.

Dengan artian yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Selain itu, orang yang mengetahuinya hanya diam tanpa berupaya mencegah dan membuat pelaku ditindak.

Semua bentuk pemerintahan rentan terjadi kasus korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Seperti kita ketahui bersama bahwa telah terjadi kasus korupsi sebagaimana melanda saat ini yang mana pelaku itu sendiri adalah aparat atau seseorang yang sangat berpengaruh didalam terbangunnya kemajuan tersebut. Korupsi di negeri ini dianalogikan sebagai sebuah virus yang menyerang sistem sebuah perangkat lunak komputer yang menyerang secara perlahan, tapi mampu mengambil alih kendali terhadap kehidupan komputer tersebut. Suatu negara yang sistem pemerintahannya telah terserang virus, ketika orang baik dan mempunyai komitmen untuk mengabdi pada negeri masuk kedalam sistem pemerintahan tersebut maka akan ikut terkontaminasi. Hukuman yang cocok untuk negeri ini adalah hukuman sosial, banyak negara negara maju maupun tetangga menerapkan hukuman ini salah satunya di negara Malaysia dan Ukraina.

Hukuman sosial yang dapat diterapkan adalah dengan membuat kebun koruptor. Kebun koruptor ini dirancang layaknya sebuah kebun flora dan fauna yang mempertontonkan koruptor ke masyarakat Indonesia. Kebun korupsi ini dirancang layaknya tempat rekreasi dengan memasukan koruptor kedalam kandang-kandang yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kejahatannya masing-masing. Kebun ini bisa dibuka setiap libur akhir pekan atau libur nasional, dan memberikan kebebasan buat masyarakat untuk mengunjungi kebun tersebut dengan harapan si koruptor merasa terguncang psikologinya dan masyarakat takut untuk berbuat korupsi.

Dan alternatif kedua yang bisa dirancang dengan cara model strategi kebudayan memberantas korupsi, Model ini mengisyaratkan, ada dua strategi hal penting yang mendesak perlu dipertimbangkan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi di negeri kita ini. Pertimbangan tersebut dengan cara Membangun”budaya malu” di tengah masyarakat berkenaan dengan upaya memberantas korupsi, dan “membangun budaya kemauan politik” yang sungguh-sungguh dari rezim yang bersangkutan yang membahas korupsi. Membangun budaya malu di sini demi mencegah perilaku korupsi. Hal yang dimaksud dengan budaya malu di sini adalah suatu tindakan yang tujuan ingin memberantas korupsi melalui cara sosialisasi di tingkat pendidikan formal, dan mata pelajaran tentang korupsi secara tematik difokuskan pada definisi korupsi, sifat negative melakukan korupsi dan hal-hal yang tercela jika melakukan korupsi, begitu juga hal yang dapat dilakukan diperguruan tinggi isu korupsi bisa dimasukkan kedalam kurikulum nasional mengganti mata kuliah kewiraan dan secara tematik menekankan pada korupsi suatu fenomena kekuasaan memanipulasi aturan hokum, berimplikasi pada stabilitas politik, dan kesejangan sosial, dan membangun budaya kemauan politik menurut Lord Acton 1952 dalam Bransz 1963 pernah menyatakan “kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan korup secara mutlak”.

Ini dimaksud mengimplikasikan bahwa korupsi memang dimasukkan kategori kekuasaan tanpa aturan hukum. Siapa pun yang memiliki kekuasaan, rentan dengan korupsi utnuk itu pada era reformasi transisi kepada rezim-rezim penguasa di negeri ini agar tidak buta hati atau mati rasa, betapa penyakit korupsi di negeri ini sudah pada tahap stadium akhir atau stadium mematikan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here