Berkas Wagub Tidak Diproses

0
543

Kemendagri Temukan Pelanggaran Hukum

Impian Isdianto untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Kepri masih diambang jurang. Adanya temuan pelanggaran hukum membuat Isdianto tak ada kemungkinan ditetapkan jadi Wagub Kepri.

TANJUNGPINANG – Menurut Andi Muhammad Asrun, Penasehat Hukum Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Kemendagri dengan tegas telah menyatakan tidak akan memproses penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri.

Hal tersebut disebabkan adanya pelanggaran hukum dan Undang-Undang atas penetapan Isdianto sebagai calon tunggal Wagub Kepri.

”Akibat dari itu, maka Mendagri pun akan bertanya kepada Gubernur Kepri,” ungkapnya, Kamis (28/12).

Oleh karena itu, lanjut Asrun, Gubernur Kepri akan segera menulis surat kepada Mendagri terkait kisruh Pemilu Wagub yang dinilai cacat hukum tersebut.

Selain itu, akan dilampirkannya juga dengan sejumlah sikap negatif publik Kepri berupa gugatan warga, partai pengusung dan sejumlah bakal calon Wagub yang gagal masuk proses Pilwagub dan justru dimenangkan Isdianto secara aklamasi.

”Bila Gubernur tidak menyampaikan kisruh Pilwagub ini, maka publik akan marah dan memberi penilaian negatif terhadap Gubernur,” terang Asrun.

Sebelumnya Staf Khusus Gubernur Kepri Ahars Sulaiman mengatakan, ditelaah dari sudut manapun tidak ada aturan yang memperbolehkan pemilihan calon tunggal.

Di UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilukada sudah disebutkan, bahwa kandidat itu minimal dua orang. Sementara kandidat saat pemilihan Wagub Kepri hanya satu orang yakni Isdianto. Hanya saja, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena DPRD Kepri lah yang berwenang menjalankan Pilwagub itu.

Saat pemilihan Wagub Kepri di Gedung DPRD Kepri, disebutkan bahwa, calon yang diusulkan parpol pengusung ke DPRD Kepri melalui Gubernur Kepri ada dua orang yakni Agus Wibowo (AW) dan Isdianto.

Hanya saja, AW gugur saat verifikasi berkas pencalonan. Karena itu, hanya satu kandidat yang maju sampai pemilihan. Karena tidak mau mendecerai demokrasi, Isdianto terpilih secara aklamasi. Isdianto tidak diperlakukan melawan kotak kosong.

Jadi, kandidat tetap dua orang, namun satu orang gagal. Artinya, unsur kandidat harus dua orang sudah terpenuhi. Itulah pendapat DPRD Kepri.

Rencana pemilihan calon tugggal ini sudah menjadi perhatian publik sebelumnya. Karena itu, pihak DPRD Kepri pun melakukan konsultasi hukum ke berbagai akar hukum dan lainnya.

Hasilnya, mereka tetap menjalankan pemilihan Wagub Kepri dan yakin tidak ada aturan yang dilanggar.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, usulan penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri bakal ditolak dan meminta DPRD Kepri melakukan pemilihan ulang dengan usulan dua nama, bukan satu nama.

”Otda masih secara intensif membahas aspek yuridisnya, peraturan perundang-undangannya itu dua nama, bukan satu calon seperti sekarang ini. Nah, Otda masih membahas aspek yuridisnya, gimana enaknya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arief M Edie.

Menurut Arief, keputusan DPRD Kepri menetapkan Isdianto sebagai Wagub Kepri hanya berasal satu calon, jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu, Kemendagri akan memanggil DPRD dan Gubernur Kepri untuk membahas permasalahan Wagub Kepri ke Jakarta.

”Kita akan undang DPRD dan gubernur untuk konsultasi, karena prinsipnya pemilihan wakil gubernur itu harus dua nama atau dua calon. Nanti kita dengar apa pendapat DPRD dan gubernur,” katanya via ponsel.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here