JAKARTA – Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat transaksi non tunai, sehingga lebih efektif, melalui perbankan daerah termasuk bank daerah. Langkah yang sama juga penting terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi satu kekuatan ekonomi masyarakat. Bank Indonesia (BI) juga akan membantu memperkuat kapasitas UMKM dalam memperkecil tekanan harga, sehingga inflasi juga turun.
Kepala Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan Bank Indonesia, Pungky P Wibowo, Senin (20/11) mengingatkan, pemerintah daerah harus mendorong UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. ”Kami dorong pemerintah daerah, termasuk melalui bank daerah, ambil bagian dalam transaksi nontunai yang lebih luas,” kata Pungky pada media gathering dengan tema Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat itu di Jakarta.
Dalam gerakan nontunai, dinilai jika peran bank daerah sangat penting, sehingga perkembangannya lebih cepat. ”Transaksi nontunai, sudah berjalan luas di daerah. Masyarakat sudah menggunakan transaksi nontunai, mulai transfer, belanja, dan pembayaran,” bebernya.
Menurutnya, Transaksi nontunai dinilai tidak akan mengurangi tenaga kerja dan tidak akan menghilangkan uang kartal. Nontunai hanya akan menjadikan transaksi lebih efektif. ”Uang tunai itu menjadi simbol kedaulatan negara di daerah perbatasan dengan negara tetangga,” tegasnya.
Pungky juga mengharapkan peran media di daerah dalam mendorong transaksi nontunai. ”Peran media sangat besar untuk mendorong pertumbuhan nontunai,” imbuhnya.
Dalam transaksi nontunai, selain perbankan daerah, peran UMKM juga sangat penting. UMKM akan mempercepat dan mempermudah jangkauan transaksi nontunai terhadap masyarakat. Peran UMKM dalam memperkuat transaksi nontunai untuk memperkuat keberadaannya dalam era digital saat ini.
”Dengan peran UMKM, akan memperkecil gab antara supply dan demand dan meminimalisir tekanan harga yang mendorong inflasi,” imbuhnya.
BI Bantu Aplikasi Sihati Pantau Harga Sembako
Dalam memantau pengendalian inflasi di daerah dan pemerintah pusat akan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHati) milik Jawa Tengah. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, sistem ini akan di-launching Presiden RI, Joko Widodo.
”Aplikasi ini akan membantu mengendalian inflasi di daerah-daerah,” ungkap Iskandar.
SiHati memiliki early warning indikator perkembangan harga ketika speedometer berwarna merah harga menunjukkan adanya lonjakan harga. ”Penggunaan aplikasi SiHati bisa jadi strategi pengendalian inflasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk pemenuhan ketersediaan pasokan, distribusi dan memperluas akses informasi,” imbuhnya.
Asisten Gubernur BI Dyah Nastiti mengatakan, aplikasi ini juga dinilai akan efektif untuk masyarakat. Alasannya, saat ini merupakan era digital, sehingga BI juga akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, terlebih media. ”Media akan menginformasikan kebijakan secara cepat dan tepat sasaran termasuk dalam mengendalikan ekspektasi inflasi,” ucapnya.
Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang pertama menjalankan aplikasi SiHati mengatakan, aplikasi itu berfungsi seperti CCTV ekonomi. Fungsinya untuk melihat ekonomi di masyarakat. Aplikasi itu lahir dari diskusinya sebelumnya dengan Kepala BI Jawa Tengah.
”SiHati akan dipakai seIndonesia sesuai keinginan Pak Presiden. Kalau mau dengan sistem ini, minta dengan Gubernur BI langsung dikasih,” imbuhnya mengakhiri. (mbb)
