Biaya Operasional SWRO Nihil

0
662
Salah satu teknisi sedang memperbaiki SWRO Batu Hitam. Hingga saat ini Pemko belum mengoperasikannya. f-adly/tanjungpinang pos

Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Batu Hitam sudah selesai dibangun sejak 2014 lalu, semakin mangkrak.

TANJUNGPINANG – Hingga masa kepemimpinan Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota tak kunjung dianggarkan dan dioperasikan. Tahun ini, Pemko Tanjungpinang kembali gagal menganggarkan dana untuk mengoperasinalkan SWRO tersebut.

Meski sudah empat tahun selesai dibangun, tapi masyarakat belum bisa menikmati hasilnya. Proyek Kementerian Pekerjaan Umum menelan anggaran puluhan miliar kini hanya jadi pajangan saja dan mubazir. Bahkan, Pemprov Kepri pernah menolak untuk mengoperasikan SWRO. Kemudian diambil alih oleh Pemko, tapi juga tak dioperasikan hingga saat ini. Padahal, pembangunan strategis SWRO sudah menghabiskan anggaran Rp97 miliar dana APBN dan APBD.

Tentu anggaran tersebut berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Meskipun awalnya sempat direncanakan akan dianggarkan di APBD Perubahan 2017 lalu, namun gagal lagi dengan alasan anggaran minim. SWRO ini dirancang dengan kapasitas produksi mencapai 50 liter per detik dan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 4.000 pelanggan.

Seluruh instalasi pipa skunder dan primer untuk ke pelanggan sudah terpasang lama. Kalau sudah dioperasikan kapasitas SWRO mencapai 8.000 pelanggan. Bahkan, sampai saat ini, sudah ada 2.845 meteran pipa cacing yang sudah terpasang ke rumah-rumah warga.

Soal harga, belum bisa dipastikan. Bisa jadi di atas Rp 19.500 per kubik atau di bawah itu. Sebab, belum ada keputusan berapa net harganya yang harus dibayar pelanggan bila nanti dioperasikan.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Hendri ST tahun ini, anggaran untuk mengoperasikan RWRO Batu Hitam tidak ada. Pihaknya masih perlu menghitung biaya operasional yang dibutuhkan. Bisa saja nanti dianggarkan di APBD Perubahan 2018. Namun, untuk anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) SPAM Tanjungpinang dialokasikan. ”Anggaran operasional UPTD untuk mengurus beberapa SPAM di Tanjungpinang sudah ada,” ungkapnya.

Ia mengaku belum mengetahui pasti biaya yang diperlukan jika mengoperasional SWRO. Terkait hal ini, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Dapil Tanjungpinang, Rudi Chua sangat menyangkan sikap Pemko. ”Saya belum terima informasi pasti ini, nanti saya hubungin Sekda Tanjungpinang kenapa tidak dialokasikan,” ungkapnya.

Jika alasan terkait belum mengetahui rincian, menurutnya kurang tepat. Sebab, sudah ada hasil hitungan konsultan dari PU Kepri dulu. Diantaranya untuk biaya listrik, pemeliharaan dan perbaikan mesin serta alat-alat pendukung lainnya. ”Tapi ini masih sebatas teori yah, jika mau tahu pastinya, maka perlu di coba. Sebagai rujukannya hasil hitungan konslutas,” paparnya.

Diperkirakan biaya beban listrik sekitar Rp 100 juta per bulan. Ini belum dengan daya yang digunakan. Tapi listrik yang terpasang kini baru setengah dari kebutuhan. Kapasitas SWRO yaitu 50 liter per detik untuk melayani 5.000 pelanggan. Kini yang terpasang baru sekitar 2.800 sambungan.

Jika Pemko tidak mau mengalokasikan anggaran operasional, maka menurutnya, kemarin tidak usah menerima serah terima dari Satker. Ia menilai, SWRO menjadi solusi kebutuhan air warga pelantar dan lainnya. Sebab, masih banyak warga yang terpaksa membeli air dengan harga relatif mahal.

Bahkan sata musim kemarau sulit untuk mendapatkan air. “Besyukur 2017 kemarin tidak ada kemarau, tapi kita belum tahu 2018 ini seperti apa kondisinya, meskipun prediksi kemarau lima tahunan nantinya di 2019 mendatang,” ungkapnya.(DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here