Biaya Terobosan Mesti Dianggarkan di APBD

0
663
Kunjungan ke sekolah: Anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang Simon Awantoko berbincang dengan siswa SMP saat kunjungan ke sekolah belum lama ini. F-TUNAS/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menuturkan, jika kegiatan terobosan atau tambahan belajar untuk anak kelas IX dalam rangka menghadapi ujian diperlukan, maka disarankan biaya diperlukan dianggarkan melalui APBD Pemko Tanjungpinang.

Dengan demikian tidak membebani orang tua siswa. Menurutnya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama untuk membayar sekitar Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta per orang. Apalagi harus mempersiapkan biaya untuk pendidikan tingkat lanjutan.

”Jika sekolah menganggap terobosan itu penting untuk menunjang kemampuan siswa, maka hendaknya biayanya dianggarkan melalui APBD. Apalagi seluruh sekolah yang melaksanakan, artinya menyeluruh jadi wajar dibantu Pemko,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Baca Juga :  Siswa Swasta dan Negeri Kebagian Semua

Persoalan ini bukan hal baru, tahun lalu juga demikian. Banyak orangtua siswa yang tak setuju. Dituturkannya, terkait munculnya biaya trobosan sah-sah saja jika sudah melalui pembahasan bersama komite sekolah. Persoalannya, sekarang ada yang tidak setuju, maka hendaknya dibahas kembali untuk mencari solusi.

”Komite itu mencari solusi, jika ada yang tak setuju saran saya bisa dibahas kembali. Jadi nantinya atas kesepakatan bersama solusinya. Apakah yang tak mampu di gratiskan atau lainnya,” paparnya.

Meski demikian, ia menghibau kepada orang tua siswa lebih terbuka dan berani mengemukakan pendapat dalam rapat bersama Komite Sekolah. Dengan demikian, nantinya akan ada solusi.

Baca Juga :  40 Penghafal Alquran Diwisuda

”Saya paham ada orangtua siswa yang tak berani mengemukakan pendapat di dalam rapat. Tapi baiknya kedepan, ini jangan dibiasakan, harus berani menyampaikan dengan tujuan mencari solusinya,” tuturnya.

Komite sekolah hadir bukan berpihak kepada sekolah, melainkan sama-sama mencari solusi. Sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan bersama.

”Jadi kedepan para orang tua siswa harus lebih terbuka. Ini agar tidak ada masalah timbul dikemudian setelah ada kesepakatan bersama dalam rapat yang dilaksanakan,” paparnya.

Baca Juga :  Gubernur Minta Semua Anak Pulau Sekolah

Terkait persoalan yang sudah diterima perlu dibahas, dengan harapan setiap sekolah mendapat anggaran dari APBD Pemko. Hal senada ditambahkan Simon Awantoko, tolak ukur kebershasilan Pemko dalam membangun pendidikan, bukan hanya dari infrastruktur. Tetapi juga mampu menyediakan layanan pendidikan yang gratis. Mulai dari seragam, buku serta biaya lainnya tidak dibebankan kepada orangtua siswa.(DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here