Bikin Pergub Percepatan Izin Usaha

0
302
H Syamsul Bahrum

Pemerintah Provinsi Kepri, menyiapkan regulasi melalui Peraturan Gubernur Kepri untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan masuk Batam.

BATAM – Pergub itu akan memuat percepatan perizinan usaha di bawah Badan Pengusahaan (BP) dan Pemerintah Kota Batam. Namun apakah Pergub itu akan mengatur Satgas sesuai amanat Perpres, belum diketahui. Namun dengan Pergub nanti, pengurusan perizinan untuk investasi lebih cepat.

Terkait Pergub itu diungkapkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum, usai mengunjungi BP Batam. Draf Pergub diakui Syamsul sudah disiapkan. Hanya saja, apakah sudah ditandatangani atau tidak, dia belum mengetahui.

”Aku cek dulu Pergub udah diteken atau tidak. Tapi Pergubnya tentang percepatan perizinan,” kata Syamsul usai melakukan pertemuan dengan pimpinan BP Batam.

Syamsul enggan menyampaikan lebih jauh terkait isi Pergub, sebelum ditandatangani Gubernur. Alasannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun ditegaskan, Pergub itu untuk memudahkan investor dengan regulasi atau perizinan yang lebih mudah.

”Tadi konsultasi (diskusi) tentang izin-izin di BP Batam. Kan di BP Batam sudah sistem online. Bagus dan cepat. Kita tadi diskusi bagaimana di BP Batam nanti dan bagaimana di Pemko,” jelas Syamsul.

Setelah itu diakui, pihaknya akan melakukan sinkronisasi pelaksanaan di lapangan. Namun sebelum itu, Wali Kota Batam juga akan mengeluarkan aturan terkait percepatan perizinan, sebagai turunan Pergub.

”Pergub nanti juga akan diikuti dengan Perwako di tingkat kota. Nantilah biar tidak salah,” beber Syamsul.

Peraturan Presiden (Perpres) sendiri sudah dikeluarkan tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Pemerintah daerah baik tingkat Provinsi dan Kota di Kepri, diminta membentuk Satgas. Satgas ini diharapkan dapat untuk mengawal proses perizinan di daerah. Sehingga, perizinan dapat diselesaikan lebih cepat dan tanpa pungutan liar.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, mengatakan, pembentukan satgas pengawalan perizinan yang harus dilakukan di semua level pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Jika Satgas Provinsi dibentuk, tugasnya untuk mendukung pelayanan perizinan yang terkait dengan tanggungjawabnnya. Demikian dengan Satgas kabupaten/kota sebagai pendukung. Antara provinsi dan kabupaten sifatnya koordinasi, sekaligus laporan. ”Yang masuk Satgas itu, pejabat tertinggi di bawah Sekda. Mereka supporting dan menyampaikan laporan ke Satgas nasional,” kata Edy.

Satgas nasional sendiri berada di bawah presiden, dengan diketuai Menko Perekonomian. Anggotaya ada Menkopolhukham, Menko Kemaritiman, Mendagri, Menkeu, Menkominfo, Mensesneg, Kapolri, Seskab dan Kepala BKPM. ”Di pusat memonitoring, debottlenecking lintas satgas, evaluasi persyaratan dan SOP pemberian pelayanan berusaha,” jelasnya.

Selain Satgas pusat, provinsi dan kabupaten/kota, ada Satgas leading sector dari pejabat eselon I. Satgas ini untuk memastikan perizinan berusaha yang menjadi leading sektornya, pengawalan end to end yang menjadi leading sektornya. Selain itu, peningkatan pelayanan dan lainnya. ”Makanya yang kabupaten/kota dan provinsi, diharapkan segera dibentuk,” harapnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here