Bintan Masih Kuasai Aset

0
208
Salah pengunjung saat memakirkan kendaraanya di depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. f-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

Pemerintah Kota Tanjungpinang meminta agar Pemerintah Provinsi Kepri kembali menjembatani pertemuan antara Pemko dan Pemkab Bintan untuk membahas soal aset-aset.

TANJUNGPINNAG – Pemko mendesak agar aset Bintan yang ada di Tanjungpinang bisa diserahkan ke Pemko Tanjungpinang. Sudah 17 tahun daerah otonomi, hingga kemarin, Pemko Tanjungpinang masih menempati 19 aset bangunan milik Kabupaten Bintan. Dari 19 bangunan tersebut diantaranya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Bappeda, BPKAD, kantor Inspektorat, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.

Ada beberapa aset lainnya seperti di Pasar KUD dan lorong Gambir di Tanjungpinang hampir sebagian besar aset milik Bintan. Aset tersebut berupa kios, gedung yang sudah belasan tahun belum serah terima dari kabupaten Bintan. Aset-aset ini belum diserahkan ke Pemko. Begitupun, soal pungutan sewa masih diambil Badan Usaha milik Pemkab Bintan baik sewa setiap bulan maupun setiap tahunnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono mengharapkan tahun 2019 nanti, ada kejelasan agar seluruh aset Bintan di Tanjungpinang diserahkan ke pemko.

Kata dia, merujuk pada undang-undang nomor 5 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang, seluruh aset pemerintah Bintan yang ada di Kota Tanjungpinang harus diserahkan ke Kota Tanjungpinang.

Bab V tentang Ketentuan Peralihan Pasal 14, jelas menyebutkan, barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang berada di Kota Tanjungpinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Tanjungpinang.

”Kita berharap agar Pemkab Bintan legowo untuk melepas asetnya di Tanjungpinang, sesuai amanat UU semua aset itu harusnya diserahkan ke Pemko Tanjungpinang,” kata Riono, kemarin.

Sambung dia, soal aset Bintan di Tanjungpinang, masih banyak belum diserahkan. Dan sudah dilakukan mediasi dengan Pemprov Kepri.

Riono menceritakan, meskipun Pemko Tanjungpinang sudah bangun tiga gedung perkantoran untuk OPD, tapi belum bisa menampung seluruh OPD. Ia juga membeberkan, sejauh ini solusinya pinjam pakai, misalnya Pemko butuh gedung itu, izin ke Pemkab Bintan, jika Bintan menyetujui baru boleh dipakai. Sementara letak aset tersebut di wilayah Kota Tanjungpinang.

”Seperti kios dan ruko aset Bintan bisa meningkatkan PAD bagi Pemko,” beber Riono.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, Supari menyebutkan, Taman Gurindam merupakan aset Pemko Tanjungpinang. Bukan lagi aset Pemkab Bintan. Karena aset sudah tercatat dengan nama Taman Rekreasi. Bukan Taman Gurindam.

”Taman Gurindam sudah menjadi Aset Tanjungpinang. Namanya Taman Rekreasi di surat-surat serah terimanya,” ujarnya. Taman Gurindam yang longsor saat ini sudah ditutup terpal agar materialnya tidak jatuh langsung ke jalan raya. Taman Gurindan longsor setelah diterjang hujan. (ABAS-ANDRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here