Bisa Sumbang Tenaga dan Semen

0
569
SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah dan Sardison foto bersama dengan para kepala desa usai membuka Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kepri tahap I, Selasa (27/2) di Hotel CK.f-martunas/tanjungpinang pos

Kementerian Desa Galakkan Partisipasi Warga Bangun Desanya

TANJUNGPINANG – Program Padat Karya Tunai. Inilah salah satu sedang yang digalakkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk lebih memaksimalkan pembangunan di desa.

Dengan program ini, partisipasi masyarakat setempat sangat diharapkan ikut membantu pembangunan agar hasilnya lebih banyak dari anggaran yang dialokasikan.

Contohnya, apabila sudah direncanakan pembangunan jalan sepanjang 1 kilometer, maka hasilnya bisa bertambah hingga 200 meter jika partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pembangunan ini.

Masyarakat desa bisa ikut bekerja di lapangan tanpa diupah. Sehingga, biaya yang seharusnya untuk upah, bisa digunakan membeli material bangunan agar jalan yang dibangun lebih panjang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, selain menyumbangkan tenaga, warga juga bisa menyumbang material bangunan.

Baca Juga :  Kajati Edy Disambut dengan Tradisi Adat Melayu

Namun, bantuan tidak boleh dalam bentuk uang. Dan bantuan material bangunan dari masyarakat harus disampaikan di depan warga, sehingga transparan serta tidak ada kecurigaan di belakang hari.

Bantuan yang diberikan bisa berupa pasir, semen, besi, batu atau tenaga. Karena jalan yang dibangun juga untuk kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan pun makin cepat selesai dan ada interaksi ekonomi di sana.

Sebenarnya, pemahaman Program Padat Karya Tunai ini bukanlah mengajak masyarakat menyumbangkan tenaga atau material bangunan, namun diajak ikut berpartisipasi dan menyadarkan warga agar turut mendukung pembangunan di desanya.

Padat Karya Tunai adalah program yang dimulai tahun ini untuk memudahkan percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Jika selama ini pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, dengan program ini, pembayaran bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan.

Sardison mencontohkan, apabila ada pengerjaan irigasi dan mengupah pekerja, maka gajinya bisa diserahkan sore hari setelah pekerjaan satu hari itu selesai. Demikian hari berikutnya.

Baca Juga :  Harga Mahal, Dijual ke Bangka

”Kalau dia mingguan, maka pembayaran dilakukan sekali seminggu. Pokoknya pekerjaan itu dibayar tunai. Sehingga pekerjaan bisa lebih cepat selesai,” ujar Sardison kepada Tanjungpinang Pos, kemarin di Hotel CK.

Kemudian, pemahaman lain yang perlu diketahui pemerintahan desa adalah apa itu pungutan liar (pungli) dan apa saja yang rawan bisa menimbulkan pungli. Saat ini, jelasnya, belum ada kepala desa yang ditangkap di Kepri akibat pungli. Namun sebelum terjadi, sudah diberi pemahaman kepada para kepala desa.

Jika memang bukan wewenangnya untuk memungut sesuatu retribusi di daerahnya, maka jangan lakukan sebelum ada aturannya yang jelas. Sebab itu berisiko. Namun, jika sudah ada aturannya, silahkan dipungut.

Untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), maka kepala desa bisa membuat peraturan desa (Perdes) atau peraturan kepala desa (Perkades).

Baca Juga :  Keranjingan Beri Makan Kambing-Ayam

Atau, pungutan bisa juga dilakukan apabila sudah ada payung hukumnya misalnya melalui Perda yang menyebutkan bahwa itu hak desa untuk memungutnya. ”Jangan sampai menyalahi wewenang. Jangan asal pungut,” pesannya.

Di Kepri, saat ini terdapat beberapa desa wisata. Ke depan, berkemungkinan ada pungutan di sana misalnya uang sampah. Ia mengingatkan, telaah dulu aturannya sebelum berniat memungut retribusi di desa wisata itu.

Jika memang tidak diperlukan pungutan di sana, jangan dilakukan. Sebab, jika banyak pengunjung ke desa wisata tersebut, banyak uang beredar di desa itu dan usaha-usaha kecil akan hidup. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here