BKPM Pertimbangkan KILK di Kawasan Wisata

0
410
Rudi

Batam – Wali Kota Batam, Rudi meminta agar kemudahan-kemudahan berinvestasi di kawasan industri yang ditetapkan menjadi kawasan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) sebaiknya diterapkan juga di kawasan wisata.

Hal ini sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang yang saat ini memberi perhatian besar ke dunia pariwisata sebagai salah satu sektor sumber devisa negara yang sangat besar.

Rudi mengatakan, di Batam, industri dan wisata selalu jalan bersamaan. Sehingga, ketika ada kemudahan untuk kawasan industri, maka sebaiknya diberi juga kemudahan untuk kawasan wisata.

Apalagi Pemko Batam ke depan berkemungkinan mengelola kawasan wisata yang ada di Rempang Galang (Relang). Saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat tentang pengelolaan Relang.

Permintaan itu disampaikan Rudi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Thomas Lembong saat bertemu Rudi di Batam.

Menurutnya Thomas Lembong, usulan Rudi itu baik. Bahkan diakui usul itu menjadi ide baru bagi BKPM dalam pengembangan investasi pariwisata di Kepri.

”Pak wali kota tadi bisikkan, kalau bisa jangan hanya kawasan industri. Dan kalau bisa kawasan pariwisata juga diberi kemudahan. Itu ide dan inovasi baru,” katanya.

Jika rencana pembahasan itu direalisasikan, maka ke depan akan ada pelayanan cepat dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan pariwisata oleh pihak swasta.

”Ini akan kita bahas untuk mendapat pelayanan ekstra cepat dan ringan,” janjinya.

Pihaknya juga sedang menyiapkan regulasi dalam mempercepat investor mendapat dukungan dalam pengoperasian perusahaan. Hal itu juga akan dijalankan untuk dunia pariwisata.

”Misalnya berapa hari mendapat sambungan listrik. Harus ada kemajuan-kemajuan per dua bulan. Jangan sampai kehilangan momentum,” imbuhnya.

Terkait dalam pengelolaan lahan untuk pariwisata, Pemko Batam masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Dimana diharapkan, lahan untuk pariwisata akan diserahkan ke Pemko.

Sementara Rempang dan Galang yang memiliki kawasan-kawasan pariwisata, hingga saat ini statusnya belum jelas. Namun disebutkan, sebelumnya pusat merencanakan Rempang untuk pariwisata dan hight technologi.

”Sampai saat ini, diantara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang punya bidang pariwisata, baru Pemko Batam,” kata Rudi mengakhiri.

Selain Rempang yang akan dikembangkan pariwisata, Pulau Nipah juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dimana, Pulau Nipah yang saat ini 60 hektare akan kembangkan menjadi 200 hektare.

Perluasan pulau yang berhadapan dengan Singapura itu dikembangkan menjadi kawasan industri, jasa pariwisata, penyimpanan minyak (oil storage) dan sandar kapal atau transhipment. Rencana itu diungkapkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

”Kita akan kembangkan industri jasa bidang pariwisata, tempat penyimpanan minyak dan jasa sandar kapal,” ungkapnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here