Bongkar Pasang Ekonomi Batam

0
770
Rikson Pandapotan Tampubolon

Oleh: Rikson Pandapotan Tampubolon
Pemerhati Kebijakan Publik; Dosen Universitas Putera Batam

Kelesuan ekonomi Kota Batam, semakin tidak menarik ditambah wacana maju mundur mengenai sistem ekonomi di Kota Industri ini. Pemerintah dan pengusaha ribut mengenai usulan mengubah konsep FTZ (Free Trade Zone) menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang ditawarkan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat Kota Batamhidupnya semakin susah akibat ekonomi yang “kurang darah”. Tak pelak, Batam yang dulu menjadi kota primadona tempat mengais rezeki, kini jadi ladang gersang bagi mereka para pencari kerja. Masihkah ada harapan?

Riuh rendah pro dan kontra mengenai transformasi ekonomi kota batam, sialnya berlangsung secara elitis.Pengusaha beranggapan sistem FTZ hari ini masih tetap kompatibel dengan ekonomi batam. Sementara itu pemerintah datang membawa konsep baru yaitu KEK, yang diklaim dapat memberikan kemudahan dan insentif ekonomi yang menggiurkan investor. Akibatnya, penguasa dan pengusaha silang pendapat mengenai sistem ekonomi yang terbaik digunakan di Batam. Lalu dimanakah posisi masyarakat kita?

Batam memiliki keunikan tersendiri karena ditetapkan sebagai kota kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone). Keunikan tersebut semula dirancang untuk membangun gairah lebih, dalam membangun perekonomian daerah ini, sekaligus sebagai tulang punggung dan motor perekonomian nasional.

Tidak bisa dipungkiri, letaknya yang sangat strategis berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia—sebagai dua negara prospektif dan menjadi hub negara kawasan Asia Pasifik. Serta berada dalam jalur perdagangan tersibuk di dunia yaitu jalur Selat Malaka, membuat Batam begitu “seksi”dan diminati investor.

Terbukti, beberapa tahun sebelumnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam selalu bertumbuh jauh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sialnya,belakangan ini tingkat ekonomi kota Batam merosot jauh meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2017, ekonomi Batam hanya dapat mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar dua persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di 5,07 persen.

Kondisi perekonomian global yang lesu, turut andil dalam membuat perekonomian Kota Batam mengalami kemunduran. Harga minyak dunia yang jatuh dan geopolitik serta geoekonomi dunia, dituding sebagai sebab dari lesunya perekonomian global tersebut. Belum lagi kondisi internal Kota Batam sendiri masih banyak mengalami kendala dalam iklim investasinya, utamanya dalam hal perizinan, khususnya masalah lahan dalam dualisme kepemimpinan yang tumpang tindih di kota ini.

Kolaborasi faktor-faktor negatif diatas membuat kondisi Batam semakin terpuruk. Batam semakin terpuruk akibat perekonomian kota ini digantung pada sektor industri dan perdagangan yang sangat sensitif berpengaruh pada gejolak perekonomian global. Akibatnya, pemutusan kerja terjadi dimana-mana.Banyak perusahaan yang gulung tikar. Perusahan galangan kapal yang sempat menjadi tulang punggung ekonomi Batam banyak yang tutup. Akibatnya, kemiskinan meningkat dan fenomena “pulang kampung”—karena tidak mampu bertahan hidup di Kota Batam—menjadi pemandangan yang jamak di kota ini.

Pro Kontra
Silang pendapat mengenai transformasi FTZ menjadi KEK harusnya tidak menuai polemik seperti sekarang ini. Pemerintah dan pengusaha berdiri berhadap-hadapan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Masing-masing berdiri dengan keyakinan dengan sejumlah argumentasi dalam misi penyelamatan ekonomi batam.

Pemerintah datangmembawa konsep ekonomi model baru yaitu KEK dengan dalil akan memberikan kemudahan dan insentif yang memadai untuk menarik investor menanamkan modalnya di kota ini. Sekaligus, konsep ini dianggap akan menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinan Batam (Pemerintah Kota versus Badan Pengusahaan Batam).

Keunggulan geo ekonomi dan geostrategi wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi merupakan alasan pemerintah menerapkan KEK. KEK akan memberikan keunggulan pada fasilitas amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak deviden, tax holiday dan tax allowence bagi perusahaan yang baru masuk dan nilai investasinya harus diatas Rp500 miliar. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib UMKM lokal dengan nilai dibawah 500 miliar?

KEK yang diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 2009, sedikitnya telah menetapkan dua belas (12) KEK yang tersebar dari barat hingga timur wilayah Indonesia didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur, pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi. Diantaranya yang sudah ditetapkan yaitu KEK Sei Mangkei , Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Tanjung Api-Api, Morotai, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Tanjung Kelayang, Sorong, Arun Lhoksumawe dan KEK Galang Batang. Masing-masing dengan kekhususannya yang dibagi dalam satu dan atau beberapa zona yaitu pengolahan ekspor, pariwisata, logistik, teknologi informasi, industri, energi dan model ekonomi lainnya.

KEK idealnya dimaksudkan meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis; Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi; Mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah; dan Mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, di sisi lain, pengusaha bersikukuh berpandangan bahwa FTZ masih menjadi harapan dan model ekonomi yang cocok dengan kondisi desain awal kawasan ini dibentuk. Tidak adanya kepastian hukum akibat bongkar pasang sistem ekonomi batam, menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Bagaimana tesisnya? setiap investor dan pelaku usaha butuh kepastian dalam berusaha. Kemelut percakapan seperti ini tentu akan semakin mengurangi daya tawar Batam.

Pengusaha berdalih, apabila pemerintah ingin memperbaiki atau menambah insentif ekonomi di Batam demi memperbaiki kondisi kota ini, yang sejak semula di desain sebagai salah satu kawasan tulang punggung perekonomian kota batam.

Lebih baik pemerintah tidak merubah sistem FTZ yang sudah ada dan sudah terlanjur dikenal sebagai image di mata investor, sembari memperlengkapi hal-hal yang di rasa perlu. Utamanya menyelesaikan persoalan tumpang tindih dualisme kepemimpinan di batam.

Pelaku usaha dan masyarakat sudah terlanjur menikmati fasilitas FTZ yang selama ini diterapkan. Bila pemerintah tetap memaksakan menerapkan KEK tanpa menghiraukan para pelaku usaha, maka daerah di luar KEK harus dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Sebab, tidak semua daerah Batam akan dijadikan KEK. Beberapa wilayah Batam akan dilakukan zonasi dalam menetapkan kawasan KEK. Akibatnya tentu saja, semua barang-barang akan naik dan batam akan kehilangan keistimewaannya selama ini. Akibatnya para pelaku usaha dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya.

Solusi
Sudah sepatutnya pemerintah dan pengusaha serta pemangku kepentingan terkait mau duduk bersama menbicarakan persoalan ini secara utuh dan komprehensif. Pemerintah pusat dalam hal sebagai pengambil keputusan (decision maker) harus menjadikan pertimbangan daerah menjadi masukan yang vital untuk didengarkan. Jangan sampai Pendekatan top down (Jakarta Centris) akan membuat Batam menjadi “kelinci percobaan”, sehingga semakin memperkeruh iklim investasi.Memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri dan UMKM, serta menjamin iklim usaha dalam memberikan kepastian bagi para pelaku usaha adalah harapan kita semua.

Perdebatan ini harus tetap didasari demi menjawab permasalahan Batam dewasa ini. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu memusingkan mengenai perdebatan yang elitis ini. Masyarakat hanya membutuhkan kepastian akan perbaikan mengenai ekonomi di kota ini. Tidak peduli apakah itu berbentuk FTZ dan KEK, yang paling penting bisa memperbaiki situasi kelesuan ekonomi batam ini.

Menarik apa yang dikatakan Bapak Reformasi Ekonomi China Deng Xiaoping yang telah berhasil mengangkat derajat Bangsa China mengimbangi hegemoni Amerika Serikat dewasa ini. Deng beranggapan, “Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, yang terpenting dia bisa menangkap tikus”. Pepatah ini yang seharusnya yang menjadi kuncian kita semua. Semoga. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here