BP Batam Ajukan DIPA Rp2,045 T

0
437

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam optimis pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2019 tercapai pada angka 7 persen. Untuk mendukung target itu, BP mengajukan DIPA tahun 2019 sekitar Rp2,045 triliun.

Di dalamnya ada anggaran rupiah murni atau seluruh penerimaan, kecuali penerimaan pembiayaan proyek sebesar Rp526 miliar. Jika anggaran itu disetujui, pihaknya menyiapkan inovasi kegiatan.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP, Irjen Pol Batam Bambang Purwanto, Kamis (12/7) mengatakan, inovasi kegiatan mereka siapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik di bidang investasi dan pariwisata, sehingga target 7 persen tercapai tahun 2019. ”Kita optimis capai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Kita mengajukan anggaran untuk rupiah murni Rp526 miliar. Ada juga dana pendampingan rupiah murni Rp100 miliaran lebih. Sehingga, total kalau disetujui akhir bulan ini Rp2,045 triliun,” jelas Bambang.

Dana anggaran itu, nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah, dalam meningkatkan pelayanan.

Diantaranya untuk bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit. Dengan dukungan dana itu pembangunan itu, maka bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. ”Termasuk pembangunan akses jalan menuju kawasan industri sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” bebernya.

BP Batam diakui, sudah mengajukan ke Komisi VI DPR RI dan disetujui ada penambahan anggaran lewat rupiah murni. Dalam kesempatan penjelasan ke DPR RI, disampaikan konsep pembangunan kawasan industri di Batam. Dimana, Batam disiapkan menjadi kawasan logistik dan pariwisata.

”Kita siapkan Batam sebagai kawasan logistik juga. Pembangunan akan dilakukan bersama Pelindo untuk Batuampar. Kita juga akan membantu pembangunan destinasi-destinasi pariwisata baru,” beber Bambang.

Diakui, sebenarnya, di luar anggaran rupiah murni dan pendampingan dana rupiah murni, awalnya diajukan PNBP Rp1,6 triliun. Namun kemudian PNBP direvisi menjadi Rp1,2 triliun. Sehingga dengan ditambah dana rupiah murni dan lainnya menjadi sekitar Rp2 triliun. ”Kita revisi karena target pendapatan turun. Itu karena ada sejumlah revisi tarif pelayanan di pelabuhan, lahan dan lainnya,” ujar Bambang.

”Mampu nggak BP dengan target 7 persen? Kita yakin, dengan pengembangan industri, pengembangan bandara, pelabuhan, kita yakin. Dengan didukung instansi pemerintah,” bebernya.

Plt Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan sendiri mengatakan, BP hanya memberikan usulan karena sebelumnya BP dianggap sudah mandiri. Sehingga mulai tahun 2019 tidak perlu lagi menerima anggaran dari APBN. Dimana, BP bisa membiayai operasionalnya lewat dana PNBP.

Namun DPR menganggap bahwa BP Batam masih perlu disuntik dana dari pusat. Karena DPR berharap agar BP mampu mengembalikan kejayaan Batam di masa lalu. Sehingga BP mengusulkan dana rupiah murni. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here