BP Batam Merasa Dibodohi Pengusaha

0
587
Alat berat menggali tanah di Pulau Janda Berias, Batam.

Kasus Janda Berias Ditangani Kemenkum HAM

Kasus Pulau Janda Berias Batam kian menguap. Rupanya, Penanam Modal Asing (PMA) asal Tiongkok, PT Sinopec bukanlah pemilik lahan itu. Namun, mereka hanya penyewa lahan dari mitranya, salah satu perusahaan Indonesia sebagai pemilik lahan.

Batam – KINI, antara Sinopec dengan mitranya tersebut bermasalah. Saat hendak membangun kilang minyak di pulau yang direklamasi itu, ada gangguan dari pihak tertentu.

Namun, Deputi III BP Batam RC Eko Santoso Budianto, masih enggan menyebutkan perusahaan pemilik lahan tersebut.

Dari keterangan yang disampaikan Eko Santoso, si pemilik lahan sudah membawa Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas lahan Pulau Janda Berias Rp 19 miliar.

Nilai UWTO lahan itu memang segitu untuk 30 tahun. Hanya saja, si pemilik lahan menyewakan pulau tersebut ke PT Sinopec 50 tahun dengan harga mencapai Rp 1 triliun.

Dari angka itu, si pemilik lahan meraup keuntungan sekitar Rp 921 miliar. Hanya saja, UWTO dibayar untuk 30 tahun, sementara lahan disewakan 50 tahun. Padahal, belum tentu dijamin UWTO lahan tersebut akan diperpanjang.

”Coba Anda bayangkan, mereka hanya bayar Rp 19 miliar untuk UWTO. Terus, disewakan ke orang lain dengan harga Rp 1 triliun. Rp 19 miliar itu memang sesuai tarif UWTO yang berlaku saat itu,” ujar Eko kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (23/2).

Secara administrasi antara PT Sinopec tidak ada masalah dengan BP Batam. Bahkan, UWTO sudah dibayar secara full. Hanya saja saat Sinopec akan melanjutkan pembangunan, kemudian dihambat mitra lokalnya.

”Setahu saya sewanya sudah dibayarkan full. Hanya saja, ketika Sinopec mau mulai membangun, menurut mereka saat rapat dengan Pokja 4, mereka dihambat oleh mitra lokalnya. Makanya mitra lokalnya dilaporkan ke polisi untuk kasus penggelapan uang,” cetusnya.

Memang, kata Eko, si pemilik lahan tidak ada masalah dengan BP Batam. Eko mengaku sangat prihatin dengan orang-orang yang menghambat investasi itu. Eko juga belum mau memastikan kebenaran pengakuan pihak PT Sinopec.

”Versi mana yang benar, saya tidak tahu. Yang menjadi keprihatinan kami adalah, begitu rakusnya orang-orang ini,” sesalnya lagi.

Disayangkan juga, ketika investor hendak menyelesaikan pembangunan, namun masih dihambat pihak tertentu. Belum lagi pihak dimaksud mengambil untung besar, karena dari Rp 1 triliun dana untuk UWTO, Batam hanya mendapat jumlah yang kecil, sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Eko tidak menyebutkan nama perusahaan yang menghambat tersebut. Hanya saja, dari pengakuan pihak PT Sinopec, pihak investor merasa dihambat membangun oleh mitranya yang sebelumnya menerima alokasi lahan dari BP Batam.

”Dari yang menerima alokasi lahan dari BP tahun 2013,” katanya.

Kata Eko, persoalan Pulau Janda Berias sudah ditangani Pokja IV yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly sebagai ketua dan Kepala Staf Khusus Menpolhukham, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Wakil Ketua. Persoalan itu masuk ke Pokja IV setelah dilaporkan pihak Sinopec ke Pokja IV.

”Sekarang lagi ramai dan persoalan ini dilaporkan oleh Sinopec ke PokJa IV. Mereka melapor karena mereka merasa dihambat oleh partner Indonesia-nya,” sambungnya.

Pembayaran UWTO sebesar sekitar Rp1 triliun untuk Pulau Janda Berias kini menjadi isu hangat di Batam dan pemerintah pusat melalui Pokja IV.

Minggu depan, Pokja IV akan menggelar rapat menyikapi persoalan Janda Berias, yang tidak kunjung diselesaikan pembangunannya itu.

Tidak hanya nilainya yang fantastis dan tidak sesuai ketentuan. UWTO yang diminta dari PT Sinopec sebagai investor untuk 50 tahun, namun yang diserahkan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, hanya untuk 30 tahun.

”Itu yang UWTO dibayar untuk 30 tahun dengan nilai Rp19 miliar tapi disewakan ke perusahaan joint venture dengan pihak Cina, selama 50 tahun,” ungkap Eko.

Eko juga menyentil nada protes dari pengusaha terkait tarif UWTO di Batam beberapa bulan lalu, hingga diturunkan. Dia menilai, tarif UWTO di Batam tidak ada kaitan dengan banyaknya investor. Tarif UWTO juga dinilai tidak berkolerasi dengan harga properti.

”Buktinya sudah 20 tahun tarif UWTO tidak naik sebelum Perka 19 dikeluarkan, tapi nyatanya kan harga rumah dan lahan naik terus tiap tahun. Silahkan anda simpulkan sendiri pakai logika dan hati nurani. Ini bukti nyata bagaimana pemerintah digoblokin oleh pengusaha yang meraup untung gila-gilaan,” cetusnya

Saat dikonfirmasi ulang besaran UWTO yang dibayarkan pihak PT Sinopec ke mitranya, Eko membenarkan nilainya. Bahkan jika dikurskan ke rupiah, lebih besar dari Rp 1 triliun, jika 100 juta Dolar AS dikurs kan dengan 1 dolar sama dengan sekitar Rp 13 ribu, maka totalnya sekitar Rp 1,3 triliun. Namun menurut Eko, jumlah itu sesuai pengakuan dari pihak PT Snopec.

”Itu nilai menurut klaimnya Sinopec, sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Lokasinya di Janda Berias,” tegas Eko lagi.

Ditanya solusi untuk Janda Berias dan PT Sinopec, pihaknya belum mengetahui. Namun diungkapkan, minggu depan, akan ada rapat lagi dengan Pokja 4 pemeritah untuk membahas khusus hal ini.

”Solusinya ya belum tau. Hari senin besok ada rapat lagi dengan pokja 4 untuk membahas ini. Kami dari BP Batam hanya bisa mengurut dada saja,” ujar Eko.

Menurut Eko, terkait dengan Pulau Janda Berias, ada dua persoalan yang muncul. Dimana PL diberikan bukan untuk disewakan lagi. Kecuali jika dalam peruntukannya jelas disebutkan untuk dijadikan kawasan industri, sehingga pihak pengelola bisa menyewakan kembali.

Sementara saat ini Pulau Janda Berias terkesan hendak disewakan pihak tertentu ke PT Sinopec.

”Kedua, masa berlaku PL adalah 30 tahun. Tidak ada jaminan bisa otomatis diperpanjang, namun disewakan ke pihak Sinopec untuk masa 50 tahun. Tapi ya sudahlah, percuma kita bahas ini karena rupanya memang itulah praktik-praktik yang tetap ingin dijalankan,” ungkapnya.

Sebelumnya, diberitakan Tanjungpinang Pos, Eko mengungkapkan, UWTO Janda Berias yang dilaporkan dibayar hanya Rp 19 miliar. Namun PT Sinopec menyerahkan dana Rp 1 triliun. Dana itu yang kemudian dipermasalahkan, selain kendala pihak PT Sinopec melakukan kelajutan pembangunan, karena dilarang mitranya.

Pulau Janda Berias direncanakan untuk Kilang Minyak. Investor yang masuk merupakan perusahaan minyak Sinopec dari Cina. Nilai investasinya sekitar Rp 7,2 triliun. Lahan untuk Sinopec sendiri disiapkan PT Batam Sentralindo.(Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here