BP Batam Setengah Hati

0
134
HM Rudi SE,MM
Wali Kota Batam, HM Rudi, mengeluhkan rencana penyelesaian Kampung Tua, yang direncanakan dikeluarkan dari HPL Badan Pengusahaan (BP) Batam.

BATAM – Rencana itu diakui terganjal karena dinilainya BP Batam enggan mengeluarkan Kampung Tua dari HPL. Dinilai ada berbagai alasan BP Batam enggan mengeluarkan persetujuan kampung tua keluar dari HPL.

Kondisi itu diungkapkan HM Rudi saat apel pegawai Pemko Batam, Senin (29/4) di Engku Putri, Batam Centre, Batam. Diingatkan Rudi, mengeluarkan Kampung Tua dari HPL BP Batam, sudah perintah Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil.

”Kampung Tua ini masih terganjal untuk keluar HPL BP Batam. Tapi sudah ada perintah Pak Jokowi, dan Pak Menteri ATR, bahwa Kampung Tua agar dikeluarkan dari HPL BP Batam. Ini supaya tahu,” tegas Rudi.

Demikian, sampai saat ini belum dikeluarkan BP Batam dari HPL-nya, tanpa alasan yang jelas. Disebutkan, banyak alasan yang digunakan BP Batam, hingga belum dikeluarkan dari HPL.

”Tapi sampai saat ini, BP tidak mau, dengan banyak alasan. Makanya semua (kita) harus kompak (memperjuangkan),” himbau Rudi.

Diingatkan Rudi, perjuangan Kampung Tua dikeluarkan dari HPL Batam, untuk menjaga keberadaan Kampung Tua. ”Kepentingan Kampung Tua, itu bukan kepentingan saya. Saya hanya niat baik saja. Maka kita jaga dan kawal ini. Harus selesai ini, karena mereka (BP) enggan mengeluarkan Kampung Tua dari HPL,” cetus Rudi.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil, menyampaikan sertifikasi Kampung Tua penting, karena keberadaanya jauh sebelum Batam berkembang menjadi sebuah kota yang dibangun oleh pemerintah melalui BP Batam waktu itu. Sehingga, direncanakan dikeluarkan dari HPL BP dan menjadi hak milik.

”Jika selama ini HPL seluruh wilayah Pulau Batam berada di BP, maka nantinya sertifikasi Kampung Tua ini akan menjadikannya berbeda. Kita sepakat yang mana Kampung Tua akan jadi hak milik, kita berikan jadi hak milik,” kata Sofyan.

Disampaikan Sofyan, pihaknya juga akan menyelesaikan proses sertifikasi lahan Kampung Tua di Batam yang selama ini belum menemui titik terang. Namun pihaknya, masih melakukan identifikasi daerah-daerah yang masuk dalam kriteria Kampung Tua. Melakukan pengukuran ulang karena memang sebelumnya ada perbedaan ukuran antara hitungan BP dan Pemko Batam.

”Mudah-mudahan dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya,” harapnya.

Janji Sofyan itu sesuai permintaan warga Kampung Tua di Batam. Mereka meminta agar 37 titik ditetapkan dengan batas dan luas yang disepakati, menjadi hak milik, seperti disampaikan Ketua Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), Machmur Ismail. Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden RI, Joko Widodo menjanjikan, menyelesaikan status dan luas Kampung Tua di Batam.

Diharapkan, dalam waktu yang relatif singkat 37 titik Kampung Tua segera dilegalkan dan menjadi hak milik. Harapan itu semakin besar, karena selama ini masyarakat Kampung Tua mengaku sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan, dari 37 titik Kampung Tua yang ada, sudah 18 Kampung Tua, ada titik terang. 18 titik sudah selesai pendataan itu dan sinkronisasi data, perlu ada langkah lanjutan.

Di antaranya, seperti Tanjung Uma, yang perlu dikeluarkan dari hutan lindung. Dengan demikian, maka masyarakat kampung tua akan mendapat titik terang.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here