BP Batam Tulang Punggung Ekonomi

0
593
Jumaga Nadeak

Dianggap ‘Pahlawan’ PAD untuk Kepri

Badan Pengusahaan (BP) Batam salah satu instansi yang disudutkan lantaran pertumbuhan ekonomi Kepri makin memburuk.

TANJUNGPINANG – BP kerap disebut tidak sejalan dengan Pemko Batam. Dualisme pemerintahan di Batam tersebut selalu dianalisa salah satu biang kerok minimnya investasi baru di kota industri tersebut. Berbeda dengan pendapat Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang menilai bahwa selama ini BP Batam adalah tulang punggung ekonomi Kepri.

Jika kondisi ekonomi Kepri saatini memburuk, bukan berarti karena BP Batam tidak bekerja atau tidak dibutuhkan lagi di Kepri. Malah, Jumaga Nadeak mengatakan, BP Batam merupakan ‘pahlawan’ Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kepri. Karena itu, Jumaga Nadeak menilai tak ada alasan Badan Pengusahaan (BP) Batam dibubarkan. Selama ini masyarakat salah persepsi atas keberadaan BP Batam itu.

Menurut dia, BP Batam salah satu penopang PAD terbesar di Kepri saat ini lantaran pendapatan mereka cukup besar setiap tahun. Dana ini juga dipakai untuk membangun Batam. ”BP Batam itu, mereka itulah yang membuat ekonomi provinsi Kepri ini bagus. Kalau pun ada masalah ekonomi turun saat ini, itu karena ekonomi global,” ujar Jumaga Nadeak di Halaman Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (17/8).

Ia menawarkan supaya Pemko Batam dengan BP Batam bisa duduk bersama menyelesaikan polemik yang sedang berkembang saat ini. Bahkan dia menuturkan, isu keretakan antara kedua lembaga tersebut jangan di jadikan sebagai komoditas politik. Tapi kalau tetap melalui uji materi BP Batam itu dihapuskan ataupun dibubarkan, bisa saja ekonomi Kepri akan semakin terpuruk. ”Peran BP Batam sampai saat ini masih sangat strategis,” jelasnya. ”Mungkin personalianya yang kurang strategis. Sebagus-bagusnya peraturan tapi kalau personalianya jelek, maka akan jadi jelek, begitu pun sebaliknya,” tegasnya.

Jumaga mengingatkan, keberadaan BP Batam saat ini adalah pengelolaan kawasan. Hanya saja pasal 27 peraturan pemerintah, pelaksaan kewenangan antara Kota Batam dan BP Batam itu yang tidak terbit PP-nya. Belum lama ini, salah satu pejabat BP Batam membantah telah melakukan monopoli terkait pungutan pajak air permukaan. Sejauh ini, BP Batam tidak merasa mengurangi hak provinsi, seperti yang dituding anggota DPRD Kepri, Irwansyah.

BP diakui tidak pernah memungut pajak dari nilai perolehan air yang dihasilkan PT Adhya Tirta Batam. Penerimaan BP dari air, diakui masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai diatur PMK. BP menerima Rp 150 per meter kubik dari nilai perolehan air sebesar Rp 200 per m3. ATB membayarkan senilai Rp 150 kepada BP Batam, sedangkan ke Pemprov Kepri Rp 20. Angka Rp 20 itu dihitung pajak 10 persen dari nilai perolehan air sebesar Rp 200. ”BP Batam tak pernah mengenakan pajak air permukaan. Yang mengenakan pajak itu Pemerintah Daerah. Kalau biaya yang kami peroleh selama ini PNBP, dan itu mana bisa diambil pihak lain. Tak ada urusan dengan pajak,” katanya.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here