BP Evaluasi Lahan Galangan Kapal

0
67
Lukita D. Tuwo

Badan Pengusahaan (BP) Batam, melakukan evaluasi terhadap lahan-lahan yang dialokasikan kepada galangan kapal atau shipyard. Evaluasi dilakukan terutama untuk lahan yang tidak dibangun dan perusahaan yang tidak beroperasi lagi.

BATAM – Sejauh ini belum diketuhui jumlah perusahaan yang beroperasi. Namun dari data terakhir ada 100 perusahaan galangan di Batam.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pihaknya akan mencari tahu data aktual terkait perusahaan galangan kapal yang aktif. ”Kami sedang evaluasi lahan-lahan yang dialokasikan kepada perusahaan galangan kapal. Terutama yang tidak beroperasi atau tak pernah membangun lahan yang telah dialokasikan,” katanya.

Pihaknya ingin agar lahan yang terbatas di Batam, bisa dimanfaatkan lebih maksimal, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. ”Dari daftar yang ada, terdapat lebih dari 100 perusahaan galangan kapal yang aktif di Batam,” ujar Lukita.

Lukita sendiri sudah mengajak pengusaha dari galangan kapal, untuk mendorong pertumbuhan sektor galangan kapal dan jasa kepelabuhanan. BP Batam melakukan revisi tarif jasa kepelabuhanan yang saat ini drafnya dibahas pengusaha. Pengusaha sendiri diakui, minta waktu untuk mempelajari kembali draft yang ada.

”Pengusaha ingin melihat apakah masih ada masukan-masukan yang bisa diberikan terkait tarif jasa kepelabuhanan, sehingga benar-benar sesuai untuk kepentingan bersama,” kata Lukita.

Diharapkan, akhir September ini sudah selesai dari pengusaha dan kesepakatan atas peraturan itu ditandatangani. Perubahan Perka dilakukan, karena dalam PMK yang terbaru, BP Batam punya keleluasaan menentukan tarif jasa kepelabuhanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Batam. Sehingga tarif yang ditetapkan lebih kompetitif.

”Tarif terbaru yang telah disusun sudah pernah didiskusikan dengan pengusaha. Namun pihaknya kembali memberikan kesempatan untuk dilihat, untuk memastikan tarif baru yang akan diresmikan benar-benar sudah mengakomodir kebutuhan Batam saat ini,” beber Lukita.

Diakui, pelaku usaha yang memberikan jasa di pelabuhan menginginkan adanya keseimbangan antara tarif dan kualitas jasa yang diinginkan. Saat ini, BP Batam sedang menyusun service level agreement. BP Batam akan meminta pengusaha jasa kepelabuhanan yang memiliki kontrak dengan BP Batam untuk meningkatkan layanannya hingga memenuhi syarat-syarat kualitas yang diinginkan BP Batam.

”Jika pengusaha tak mampu memenuhi standart layanan yang ditetapkan, maka BP Batam akan memberikan peringatan hingga sanksi,” tegasnya.

Disisi lain, BP Batam juga akan mendiskusikan ke pemerintah Pusat, terkait PPH 25, yang mengatur kapal yang dibangun dikirim ke daerah pabean Indonesia. Di mana, selama ini pengusaha diakui tak pernah dikenakan.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here