BP Gratiskan Bongkar Muat di Shipyard

0
107
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat meninjau salah satu industri galangan kapal di Kota Batam, belum lama ini. f-istimewa/humas pemprov kepri

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengeluarkan aturan baru berupa Peraturan Kepala (Perka) BP No.11 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pelabuhan Laut.

Poin penting dalam Perka ini, disusun sesuai kesepakatan dengan pengusaha yang kemudian menurunkan persentasi kenaikan, hingga ada menjadi 0 persen.

Perka ini merupakan revisi dari Perka No.17 tahun 2016 sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, Nasrul Amri Latif, Selasa (23/10) di Batam.

Perka itu memuat salah satunya, kapal yang berada di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus (Tersus) shipyard dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan repair/docking/stand by, menjadi 0 persen.

”Tapi itu tegas dan ketat. Harus untuk kepentingan kegiatan shipyard yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen pendukung. Memang ini di Perka sebelumnya 50 persen. Sekarang menjadi 0 persen,” ungkap Nasrul.

Keberadaan Perka itu diakui untuk menyederhanakan tarif. Penetapan tarif baru itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama pengguna jasa. ”Ini juga bagian dari usulan mereka. Penurunan cukup besar. Dibanding sebelum Perka tahun 2016, penurunan sekitar 10 persen,” sambungnya.

Dari Perka yang dipaparkan Nasrul, ada jasa tambat dalam negeri untuk kapal niaga, per GT, per kunjungan, Rp1.452. Kapal bukan niaga, per GT/kunjungan, Rp726. Sementara jasa tambat kapal dalam negeri untuk dermaga beton, besi dan kayu, per GT/etmal Rp80. Breasting dolphin dan pelampung, per GT/etmal Rp54.

”Untuk luar negeri, di dermaga beton, besi dan kayu, per GT/etmal Rp1.320. Breasting dolphin dan pelampung per GT/etmal Rp1.056,” bebernya.

Ada juga aturan tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antarpulau) dikenakan dengan perhitungan. Hari I, sampai dengan 24 jam dikenakan tarif satu hari. Hari II, 25 sampai 48 jam.

Perubahan lainnya, nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan pelayaran dalam negeri paling sedikit Rp 100 ribu. Sedangkan untuk luar negeri paling sedikit Rp150 ribu. Perka baru ini juga mengatur tentang transaksi dan pembayaran jasa kepelabuhanan, dengan mata uang rupiah.

Terkait dengan perubahan ini, Ketua INSA Batam Osman Hasyim mengatakan, aturan itu sudah sesuai dengan keinginan mereka. Dengan perubahan Perka itu diakui sudah sesuai dengan aturan secara nasional. ”Dulu aturan sendiri sehingga tidak kompetitif,” kata Osman.

Dicontohkannya, dulu tarif untuk shipyard, kalau 10 ribu GT, tarif 0,10 Dolar AS. Per hari sekitar 1.000 Dolar AS. ”Kalau setahun disitu, kali 50 persen kenaikan tarif dulu, jadi besar. ”Sekarang jadi 0 persen. Kan pelabuhan itu milik sendiri. Sementara yang punya kapal, bayar juga ke pemilik dermaga, jadi double-double,” ujarnya.

Diakui, perubahan itu akan merangsang shipyard lebih berkembang. Dimana dalam aturan baru itu, ada perbedaan kapal niaga dan non niaga. ”Tarif tambat di shipyard diatur 0. Tapi tetap bayar kepada pemilik shipyard. Itu merangsang. Dulu dipukul rata,” imbuhnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here