BP-Kejati MoU Bantuan Hukum

0
132
Kapolda Kepri Irjen Irjen Pol Andap Budhi Revianto menerima sirih pada saat acara penyambutan di Mapolda Kepri. f-Humas Polkda Kepri.

Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bantuan hukum dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). MoU merupakan kelanjutan MoU yang sudah berjalan sebelumnya dan dinilai memberikan manfaat cukup berarti bagi BP Batam. Sehingga inisiasi untuk melanjutkan kerjasama dilakukan BP.

BATAM – MoU dilakukan di Gedung Marketing Centre BP Batam, Jumat (24/8), antara Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dan Kajati Kepri Asri Agung Putra. ”Kerjasama sebelumnya banyak memberikan manfaat bagi BP. Khususnya dalam menghadapi gugatan yang dihadapi,” kata Lukita.

Diakui, gugatan terhadap BP Batam cukup banyak. Kondisi yang sama juga bisa terjadi ke depan, terutama masalah lahan. Sehingga dengan kerjasama itu, maka Kejati sebagai pengacara negara, akan membantu BP Batam menangani persoalan hukum yang dihadapi. ”Kami sangat terbantu dengan kerjasama itu. Terutama saat mengambil kebijakan terkait sebuah regulasi,” beber dia.

Diakui, selama ini Kejati sudah banyak memberikan pendapat hukum atau Legal Opinion (LO) dan pendampingan hukum atau Legal Assistance (LA) serta Audit Hukum (Legal Audit) di bidang perdata dan TUN. Selain itu, Kejati juga membantu BP dalam meningkatkan kapasitas pegawai BP dibidang hukum. ”Selain itu kami juga meminta Kejati untuk meningkatkan kapasitas pegawai BP, khususnya bagian biro hukum,” katanya.

Kajati Kepri Asri Agung Putra mengatakan, MoU dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di mana, Kejaksaan harus memiliki kerja sama dengan institusi lain untuk bantuan hukum. Dengan MoU, Kejati akan mengawasi BP dan memberikan peringatan agar berjalan sesuai ketentuan. ”Kita mengawasi agar tugas BP Batam, berjalan baik atau on the track. Kita kawal agar tidak menyimpang,” beber Asri.

Dalam MoU diakui juga dilakukan dalam ruang lingkup bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Jika ada persoalan hukum, Kejati memberikan bantuan hukum, melalui tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN), di perdata dan tata usaha negara. ”Kejati Kepri bisa sebagai pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum. Tapi bisa juga sebagai penggugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi,” imbuhnya mengakhiri. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here