BP Minta Investasi Besar yang ke Batam

0
56
KAWASAN industri di Batam yang diharapkan banyak pihak terus tumbuh guna menciptakan lapangan pekerjaan. F-istimewa/mi

Banyak Investasi Mangkrak

BATAM – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, memilih untuk mendatangkan investor besar ke Batam. Saat ini disebut banyak investor masuk, namun ekspor tidak meningkat signifikan. Sehingga pelabuhan Batuampar dinilai belum maksimal pemanfaatannya.

Harapan itu disampaikan Edy, usai bertemu dengan pengusaha di Batam, Jumat (8/3) di kantornya. Diharapkan, dengan masuknya perusahaan besar, akan mendorong ekspor Batam melalui pelabuhan Batuampar, meningkat.

”Sekarang banyak investasi masuk. Tapi ternyata ekspor hanya 400 ribu teus per tahun. Itu kita sayangkan,” beber Edy.

Karena itu, pihaknya dan pengusaha diakui, akan mencari perusahaan yang dapat meningkatkan ekspor. Sehingga pemanfaatan lahan di Batam dapat maksimal.

”Kalau Batam punya tanah, tapi kita jualan bambu, nilainya kecil. Harusnya jualan ponsel kayak Abidin. Harus dicari nilai tambah. Ekspor harus ditingkatkan,” cetusnya.

Selain investasi, diakui banyak lahan yang mangkrak. Kondisi itu terjadi karena beberapa persoalan. Dari pertemuan dengan pengusaha, diakui ada kendala yang dihadapi. Termaksud karena ada lahan yang dialokasikan, namun statusnya berubah.

”Ada yang tiba-tiba tahun 2018, dia masuk DPCLS. Bagaimana menyelesaikannya. Balikan duitnya. Ganti rugi atau apa? Itu harus jelas,” ungkap dia.

Akibatnya, banyak persoalan investasi hingga tertunda. ”Banyak investasi mangkrak belum tuntas terwujud. Banyak kali persoalan operasionalnya,” jelas Edy.

Disebutkan, persoalan yang dihadapi Batam, terkait dengan tata ruang (RTRW) dan juga RDTR (rencana detail tata ruang). ”Paling banyak di tata ruang, maka kita minta Pemko bikin RDTR-nya,” imbuhnya.

Selain itu ada perusahaan besar yang terkendala, karena butuh tambahan lahan dari timbunan. Lokasi perusahaan itu diakui, ada dekat pantai. Namun dia enggan menyebut penyelesaian dengan reklamasi. Alasannya, saat air laut surut, lahan itu muncul.

”Bukan reklamasi lah. Butuh menambah timbunan sedikit. Tapi itu harus ada izin dari KKP,” katanya.

Diakui, untuk mendapat izin itu, dibutuhkan tata ruang yang sudah pasti. Sehingga KKP bisa mengeluarkan izin penimbunan. BP Batam juga tidak bisa mengeluarkan HPL, karena harus ada tata ruang.

”Harus ada izin tata ruang, baru dikasi HPL. Masalah ini harus beres,” imbuhnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here