BP Segera Transformasi FTZ ke KEK

0
917
AKTIVITAS MENURUN: Alat berat saat mengangkat peti kemas untuk diletakkan di atas truk di Pelabuhan Batuampar Batam, belum lama ini. Kini, aktivitas di pelabuhan ini menurun akibat ekonomi Batam yang lesu. f-martunas/tanjungpinang pos

BATAM – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo (LDT) mengatakan, penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam akan dimulai setidaknya dalam 2 tahun ke depan.

Tapi, Free Trade Zone (FTZ) tetap jalan hingga 70 tahun. Sementara untuk menangani pemukiman penduduk dan jalan serta fasilitas sosial, BP dan Pemko sepakat akan ditangani Pemko Batam.

Dengan demikian, BP Batam bisa lebih fokus pada industri. Hal itu disampaikannya dalam silaturahmi antara Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Wali Kota Batam Rudi, FKPD, pengusaha dan tokoh masyarakat.

Ia menegaskan, FTZ tetap ada selama 70 tahun sejak diluncurkan karena sudah ada aturannya. Selain itu, sudah ada perjanjian dengan para investor yang masuk Batam jika FTZ berjalan selama 70 tahun.

”Soal FTZ, ada di dalam perjanjian dengan investor selama 70 tahun. Tentu pemerintah akan menghormati perjanjian investasi. Tapi harus ada enclave,” katanya, Rabu (25/10).

Dengan demikian, walau di lokasi-lokasi tertentu di Batam mendapat status KEK, namun fasilitas FTZ tetap di wilayah luar KEK. BP Batam juga nanti tetap akan mengelola lahan untuk industri di FTZ. ”Tapi wilayah pemukiman dikelola Pemko. Karena itu, nanti BP akan menyampaikan ke pihak berwenang ke pusat,” ujar Lukita.

Baca Juga :  Kawasan Vital Terbakar, Ekonomi Lingga Mandek

Diakuinya, hal itu menjadi kesepakatan bersama dia dengan wali kota untuk bersama-sama membangun Batam. ”Pak wali kota akan melayani masyarakat. Jadi untuk lahan sekolah dan publik diserahkan. Sementara kami mendorong investasi masuk dan bersaing dengan kawasan industri negara lain. Jadi kita fokus pada pusat pertumbuhan,” imbuhnya.

Untuk merealisasikan rencana itu, pihaknya akan berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat. Harapannya, apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. ”Kita akan lapor ke Menkeu, tapi kita tidak mau ada hambatan,” sambung Lukita.

Mantan tim teknis Dewan Kawasan (DK) Batam itu juga menepis hasil studi pimpinan BP Batam, jika untuk KEK, butuh dana besar. Soal keharusan KEK dibatasi aliran sungai atau pagar, menurutnya tidak menjadi keharusan. ”Tidak perlu membangun pagar. Ada sistem di BC bisa memproteksi,” ujarnya.

Demikian dengan pemukiman penduduk, diakui tidak perlu direlokasi jika masuk dalam kawasan KEK. ”Tidak ada pemaksaan pemindahan baik pemukiman atau industri. Tapi pak wali tentu ada kebijakan agar masyarakat yang tinggal dilokasi KEK, bisa bergeser. Penduduk akan masa transisi 3 tahun. Nanti akan bicarakan ke pusat,” harapnya.

Baca Juga :  Nurdin Promosi Kepri ke Konsulat Amerika

Terkait langkah yang akan diambil untuk Batam, diakui pihaknya akan fokus untuk kawasan industri. Akan intens melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Mereka juga akan mulai melakukan transformasi FTZ ke KEK.

”Tinggal kita siapkan zona industri, pariwisata, pelabuhan, bandara, zona oil and gas dan lain. Kalau yang di FTZ pindah ke KEK, sifatnya sukarela,” jelasnya.

Sementara terkait persoalan lahan yang diprotes pengusaha sebelumnya, BP Batam akan membicarakan dengan pengusaha minggu depan.

Mereka berharap ada solusi dalam upaya mencapai solusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi 7 persen. Diminta dukungan Gubernur Kepri dan masyarakat Batam.

”Selasa depan sore, kita akan bahas dengan pengusaha. Niatnya mencari solusi untuk Batam tumbuh 7 persen. Jadi niatnya, untuk perizinan investasi disederhanakan. Jadi akan dilakukan single windows. Seperti arahan presiden. Kita tidak boleh menunda-nunda investasi,” tekadnya.

Baca Juga :  Perketat Patroli di Selat Malaka-Singapura

Pihaknya meyakini bisa bekerjasama dengan Pemko Batam dan stakeholder lainnya. Optimisme itu lahir karena diyakini, semua pihak di Batam punya tekad sama, membangun Batam menjadi lebih baik.

”Angka 7 persen pertumbuhan ekonomi, bukan angka yang sulit. Tapi ada syaratnya. Kalau kondisi bagus, kondusif. Bukan hal yang sulit,” ujarnya optimis.

Di tempat sama, Wali Kota Batam HM Rudi menyampaikan dukungannya untuk mewujudkan KEK di Batam. Bahkan Rudi menyatakan siap menyatakan seluruh wewenangnya ke BP Batam, khususnya di wilayah KEK. ”Sehingga pembagian kerja jelas. Kalau kawasan KEK, saya siap menyerahkan seluruh perizinan seizin DPRD Batam,” tegas Rudi.

Pada kesempatan itu, Rudi juga berharap jika ke depan, UWTO bisa dihapuskan. Khususnya untuk pemukiman. ”Kalau bisa WTO ini kita hilangkan. Tapi kita lihat nanti, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai,” imbuhnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here