BP Sita Mesin Tambang Pasir

0
480
Mesin Penyedot: Mesin penyedot pasir milik penambang saat diamankan Ditpam BP Batam. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Perintah Wali Kota Batam, HM Rudi untuk menutup tambang pasir belum diindahkan para penambang.

Rencana rehabilitasi tambang pasir juga belum berjalan. Terbaru, Badan Pengusahaan (BP) Batam menertibkan tambang pasir ilegal di kawasan bandara Hang Nadim, Nongsa. Namun para pelaku melarikan diri.

Penertiban tambang pasir di Nongsa itu dilakukan pada Selasa (14/2). Menurut Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andi Antono, penertiban itu dilakukan di kawasan Bandara Hangnadim.

Menurutnya, penertiban dilakukan karena kawasan itu bukan untuk pertambangan. Di lokasi penertiban, ditemukan tiga mesin penyedot yang ditinggal lari pekerja.

”Sementara para pelaku melarikan diri,” sambungnya.

Saat ini alat-alat itu diamakan dikantor Ditpam BP Batam. Saat penertiban para penambang langsung berhamburan. Tim turun dan penertiban dilakukan, setelah ada informasi masyarakat tentang adanya kegiatan tambang pasir ilegal.

”Mereka saat itu sedang menambang pasir. Tapi, saat kami datang mereka langsung lari. Tim kita turun setelah ada info masyarakat,” beber Andi.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Rudi menegaskan, tahun ini semua tambang pasir ilegal di Batam ditutup dan lokasi bekas galian akan direhabilitasi. Rudi enggan menanggapi target penutupan tambang pasir yang sejak dulu dicanangkan, namun tidak kunjung terwujud.

”Yang lalu biar berlalulah. Tapi kedepan dihentikan,” tegas Rudi.

Selanjutnya, lokasi penambang pasir beraktivitas, direncanakan Pemko Batam, akan direhabilitasi.

”Mulai barulah. Tidak ada lagi penambangan pasir. Semua kita hentikan dan rehabilitasi. Jadi kalau ada tambang pasir, sms saya. Kita segera menindak. Tidak mau ada lagi tambang pasir,” sambung Rudi di Sei Beduk, Batam.

Sebelumnya, Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi Purnomo mengungkapkan empat masalah yang dihadapi dalam penanganan penambangan pasir ilegal. Ini yang membuat masalah penambangan tak kunjung selesai.

Di antaranya, adanya aturan undang-undang baru yang menyebutkan segala hal yang menyangkut pertambangan dan kehutanan tak lagi di bawah naungan pemerintah kota, namun pemerintah provinsi.

”Kami fokus pada kerusakan lingkungan. Untuk pertambang bukanlah tupoksi kami,” ujarnya.

Selain itu disebutkan, tambang pasir sebagai mata pencarian warga harganya sangat menjanjikan. Ini membuat warga berlomba-lomba membuat penambangan. Sehingga, walau ditindak beberapa kali, namun tidak menyurutkan niat para penambang. (mbb) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here