BP Usul Revisi Perka

0
556
Wawako Amsakar dan Kepala BP Lukita bersama Komisi VI DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Batamcenter beberapa waktu lalu.f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Badan Pengusaha (BP) Batam, akhirnya mengusulkan revisi peraturan Kepala BP (Perka) nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Kantor Pelabuhan.? Usulan revisi itu sudah diusulkan ke Dewan Kawasan (DK) dan sudah disampaikan juga ke Menteri Keuangan (Menkeu). Usulan perubahan PMK diusulkan, karena Perka berangkat dari PMK.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan, pihaknya dan asosiasi perusahaan pelayaran, Indonesian National Shipowners Association (INSA) ingin pembahasan revisi Perka itu segera selesai. ”Kita perkirakan, Mei mendatang sudah selesai. Kita harapkan, revisi Perka sesuai hasil pembahasan BP Batam dengan asosiasi pengusaha,” kata Lukita.

Disebutkan, sampai hari ini belum ada catatan yang diberikan Menko Perekonomian sebagai ketua Dewan Kawasan. Demikian dari Menteri Keuangan juga belum ada catatansoal usulan revisi itu. ”Kami berharap Menteri Keuangan bisa segera membahas usulan tarif tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Begal Beraksi di Halaman DPRD Batam

Usulan revisi diakui sudah melalui pembahasan dengan pengusaha sejak November tahun lalu. Diakui, usulan tarif revisi yang dibahas BP Batam itu diharapkan dapat meningkatkan gairah ekpor dan impor. ”Ini harus kami sampaikan tindak lanjutnya. Kami berharap Menteri Keuangan bisa segera membahas usulan tarif tersebut,” kata Lukita kepada wartawan.

Sementara Ketua INSA Batam, Osman Hasyim mengatakan, revisi Perka No. 17 Tahun 2016 harus lebih dahulu menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam, khususnya terkait tarif kepelabuhanan. Pembahasan ini dikatakan sudah hampir selesai.

”Dewan kawasan sudah menyurati Kementerian Keuangan. Kami dari INSA memilih menunggu sampai ada keputusan pasti. Dari informasi yang disampaikan BP Batam, revisi PMK 148 akan keluar pada Mei mendatang,” kata Osman.

Baca Juga :  Belanja Murah Jadi Daya Tarik Batam

Kemudian dilanjutkan dengan revisi Perka. Jika revisi tarif ini bisa segera direalisasikan, INSA yakin industri maritim di Batam, khususnya yang berkaitan dengan perkapalan akan kembali bergeliat. ”Sekarang kalau kita lihat secara psikologis sudah membaik. Jika revisi tarif sudah keluar, akselerasinya akan jauh lebih tinggi,” katanya menilai.

Diakui, ada beberapa tarif yang diusulkan turun, hingga 60 persen. Bahkan ada tarif yang diusulkan menjadi nol rupiah. Tarif dimaksud, berkaitan dengan industri galangan kapal, tarif tambat kapal niaga dan bukan niaga. Harapannya, dengan tarif nol dan sebagian turun 60 persen, akan mendorong pertumbuhan industri galangan kapal di Batam lebih kompetitif. ”Sehingga memberikan dampak ekonomis yang besar bagi Batam,” harapnya.

Menurut Osman, selama ini kapal yang berkegiatan di galangan kapal harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selain membayar jasa kepada perusahaan galangan kapal, mereka juga harus membayar tarif tertentu kepada BP Batam. ”Kondisi ini membuat biaya beraktivitas di galangan kapal Batam sekitar 1.200 persen bila dibanding berkegiatan di Singapura atau Malaysia,” imbuhnya.

Baca Juga :  Wako Setuju Kenaikan Gaji DPRD

Disebutkan, untuk tarif tambat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Di Perka BP Batam No. 17 Tahun 2016 disebutkan, tarif jasa tambat kapal luar negeri di dermaga, baik beton, besi atau kayu adalah USD 0,1/ Etemal. Tarif ini juga berlaku bagi kapal-kapal yang bersandar di TUKS. ”Contoh kapal 10 ribu GT, berarti dia harus membayar sekitar 1.000 Dolar Amerika Serikat per hari. Terlalu mahal,” cetusnya mengakhiri. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here