BPJS Kesehatan Gandeng Disnakertrans agar BU Patuh

0
798
Kadisnakertrans Kepri, Tagor Napitupulu saat memberikan pemaparan di depan BU diacara FGD yang dilaksanakan BPJS Kesehatan, Jumat (6/4) di Hotel CK Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Tagor Napitulu menuturkan, pemerintah pada prinsipnya mendukung agar setiap orang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pihaknya siap membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Tanjungpinang dan Batam, memastikan seluruh tenaga kerja terdaftar menjadi peserta.

Hal ini dikatakannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) kepatuhan Badan Usaha (BU) se Kepri sekaligus penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan dan Disnakertrans Kepri, di Hotel CK Tanjungpinang, Jumat (6/4).

Hadir beberapa perwakilan BU perwakilan Tanjungpinang dan Batam. Perwakilan Disnakertrans Kepri Sevi dan Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, dr Lenny Marlina serta jajarannya.

Baca Juga :  Pembukaan MTQ Tingkat Kota Meriah

“Harus sama-sama di pahami, kami dari Disnakertrans bertugas menambah peserta. Melalui FGD  dilaksanakan BPJS Kesehatan kita rumuskan kerja sama,” ujarnya kepada seluruh wartawan yang hadir dalam acara tersebut.

Ia menambahkan, terkait mekanisme pendaftaran peserta, pelayanan kesehatan serta lainnya menjadi kewenanganan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan dan stakeholder lainnya.

“Kami siap membantu menambah peserta dengan mengandeng BU. Memastikan seluruh tenaga kerja memiliki jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sumbangteng dan Jambi, Siswandi menuturkan, jumlah peserta khusus Kepri sudah 74 persen lebih.

Ini membuktikan tingkat kepatuhan BU cukup baik, meskipun ada juga beberapa yang tak menuruti. Perlu kerja sama dengan Disnakertrans Kepri menindaklanjuti hal tersebut.

Baca Juga :  Nasib 170 Pejabat Makin Tak Jelas

FGD merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan. Salah satunya terkait kepatuhan pendataan pendaftaran karyawan menjadi peserta JKN-KIS.

“Serta Ipres tersebut juga menegaskan kepada seluruh kepala daerah mulai tingkat gubernur, wali kota dan bupati bahwa masyarakatnya menjadi pesertsa BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, persentasi jumlah peserta di Kepri sudah hampir sama dengan nasional yaitu 75 persen. Ini juga lebih baik, bila dibandingkan persentasi untuk wilayah kerjanya masih di bawah rata-rata yaitu 63 persen. Ini meliputi tiga daerah lainnya, Sumbar, Jambi dan Riau.

Baca Juga :  Cuma 5 % Perusahaan Taat Salurkan CSR

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Disnaker dalam mengupayakan kepatuhan Badan Usaha dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran karyawannya,” jelasnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here