BPJS Mesti Ada Pesaing

0
877
Nila DF Moeloek

BATAM – Tenaga kesehatan di Kepri meminta agar pemerintah pusat tidak membiarkan BPJS memonopoli penanganan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan diminta menghadirkan pesaing BPJS. Harapannya, agar BPJS bisa meningkatkan pelayanan dan daya saing. Selain itu, aturan terkait aturan atau regulasi pelayanan kesehatan masyarakat terkait BPJS dievaluasi.

Harapan itu disampaikan tenaga kesehatan dari Kepri, saat Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menghadiri rapat kerja kesehatan Provinsi Kepri, Selasa (11/7) di Batam.

”Idealnya ada kompetitor BPJS. BPJS sering lepas tangan saat ada korban kecelakaan. BPJS sering berlindung di balik aturan,” cetus seorang perempuan, pegawai Dinkes Bintan.

Baca Juga :  Turnamen Tenis Meja BP Batam se-Kepri

Diakui, kasus BPJS berhindar dan berlindung di balik undang-undang hingga Peraturan Menteri Kesehatan, sudah sering terjadi. Dia mencontohkan, salah satunya kasus kecelakaan. ”Contohnya, korban dan penabrak damai, tidak diproses di kepolisian, Dinkes atau rumah sakit tidak bisa mengklaim biaya ke BPJS. Ini banyak terjadi,” cetusnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar yang juga juga berprofesi sebagai dokter. ”Saya banyak menerima keluhan terkait pelayanan BPJS. Ini perlu disikapi pemerintah pusat. Bu Menteri mungkin bisa membahas soal aturan BPJS atau eksistensinya. Itu kan duit masyarakat juga dipakai BPJS,” kata Hakim.

Baca Juga :  Menjembatani Batam Kota Digital

Menteri Kesehatan, Nila mengakui kondisi itu. Bahkan, pada kesempatan itu, diakui pengaduan atas pelayanan BPJS yang tidak memuaskan lebih banyak dari Kepri, terutama dari Batam.

”Negatifnya BPJS, keluhan ini banyak. Paling banyak itu biasanya dari Batam. Saya sering forward SMS ke Dinkes,” ungkap Nila. Diakui, untuk tabrakan terutama untuk tabrak lari, sulit bisa diklaim. Pihak BPJS sering menolak dan mengkategorikan sebagai kecelakaan tunggal.

”Tidak bisa diklaim. Karena tidak ada bukti. Ini memang suka begitu,” cetusnya. Menkes agar keluhan terkait BPJS dikumpulkan dan diselesaikan bersama BPJS serta kementerian Kesehatan.

Baca Juga :  Sembako Jambi Batal Masuk Batam

”Kita perlu klasifikasi kasus per kasus. BPJS juga harus ingat, harus kerjasama dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit tutup pelayanan, BPJS tidak ada. Sama-sama butuh,” cetusnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here