BPK Dorong Kepri Penuhi Indeks Manfaat APBD

0
94
ZIARAH makam orang tua dilakukan anggota BPK RI, Harry Azhar Azis, sebelum Ramadan, Minggu (5/5) di Tanjungpinang. f-ISTIMEWA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah pusat, memberikan insentif untuk daerah yang berhasil mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kriteria WTP harus memenuhi empat indeks pembangunan.

BATAM – Kepri sendiri baru bisa melampaui indeks tiga dari empat indeks itu. Indeks itu, kemiskinan, meningkatkan gini ratio, dan indesk pembangunan nasional (IPM). Namun untuk pengangguran, Kepri di bawah nasional.

Sehingga, jika insentif atas keberhasilan pengelolaan APBD diterapkan, Kepri diakui anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, saat di Batam, Minggu (5/5) malam di Batam, belum bisa mendapatkan. ”Batam dan Kepri masih kurang satu yang nilainya di bawah nasional. Yang sudah empatnya berhasil berhasil itu, salah satunya Bali,” kata Harry.

Diakui, empat indikator yang menjadi penilaian itu, menjadi poin penting dari keberhasilan pengelolaan anggaran. Di mana, tahun 2018 di Kepri, persentase angka pengangguran di Kepri masih di atas angka nasional atau 7,12 persen persen. Sementara nasional sekitar 5,3 persen.

”Tapi untuk IPM Kepri sudah mencapai 74,45 dan nasional hanya 71,39. Jadi sudah di atas nasional,” jelasnya.

Kemudian untuk gini ratio 2018, Kepri menempati angka 0,359. Capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan nasional yang tercatat 0,389. Demikian angka kemiskinan di Kepri tahun 2018, yang turun menjadi 5,83 persen dan berada dibawah nasional yang mencapai 9,82 persen.

”Tapi Kepri tetap belum bisa dianggap sepenuhnya berhasil, karena angka penganggurannya masih lebih tinggi dari angka nasional,” kata Harry.

Sehingga, walau LPJ semua kepala daerah di Kepri, wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2017, belum bisa berhasil sepenuhnya. Sehingga jika rencana BPK agar diberikan insentif, untuk yang WTP dengan empat indikator keberhasilan penggunaan anggaran, dinilai Kepri belum berhak.

”Harus dipenuhi satu lagi yang kurang tadi. Indikator tadi yang kita dorong kedepan, agar menjadi syarat mendapat WTP LPJ kepala daerah,” beber Harry.

Dengan demikian, WTP di daerah, benar-benar memberikan dampak yang dirasakan, untuk empat indikator dimaksud. Sehingga didorong agar mereka yang WTP dengan memenuhi empat indikator terpenuhi di atas nasional, mendapat insentif khusus dari pemerintah pusat.

”Itu akan mendorong pemanfaatan anggaran yang lebih baik dan maksimal,” harap Harry.

Diingatkan, BPK mendorong itu, karena sesuai ketentuannya, maka APBD harus digunakan dan berdampak pada kemakmuran masyarakat. ”Kalau empat indikator itu di atas nasional, baru bisa disebut pemerintahan bagus,” harap Harry.

Diingatkan, laporan keuangan kepala daerah, tidak cukup hanya penyusunan data. Tapi manfaat anggarannya bagi masyarakat.

”Jadi kelihatan, bagaimana pengelolaan keuangan kita. Politik anggaran, bisa menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM. Itu yang dicapai dari anggaran itu,” pesannya.

Sehingga politik anggaran tidak pada penyusunan laporan keuangan, namun lebih pada pengelolaan keuangan yang baik (governance). Sehingga ada keterkaitan langsung antara yang digunakan dengan kesejahteraan masyarakat. ”Manfaat anggaran itu harus jelas dan dilihat dari empat indikantor tadi.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here