BPK Minta Pemko Pasang Tapping Box

0
274
Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Tanjungpinang merapikan SPPT wajib pajak. f-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang lagi gencar-gencarnya memasang Tapping Box atau alat perekam transaksi di sejumlah Wajib Pajak (WP) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran di Kota Tanjungpinang.

Penerapan sistem pajak online tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang menjadi smart city. Pemasangan difokuskan kepada seluruh wajib pajak dan bersifat wajib.

Namun, pemasangan Tapping Box oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, ada penolakan dari pengusaha restoran.

Beberapa pelaku usaha di Kota Tanjungpinang menolak untuk kalau tempat usahanya di pasang Tapping Box. Mereka meminta jadwal bertemu dengan unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan pemasangan Tapping Box di tempat usaha mereka.

Kabag Humas Sekwan Tanjungpinang, Yuswaddinata menuturkan, beberapa perwakilan pelaku usaha datang ke kantor DPRD. Mereka meminta jadwal pertemuan agar menyampaikan langsung beberapa persoalan yang dianggap perlu. ”Kita akan jadwalkan, tapi intinya mereka menolak dua hal. Besaran pajak dan juga penolakan pemasangan Tapping Box,” tuturnya.

Terkait hal ini, ia menuturkan jawaban atau solusi nantinya akan diberikan setelah RDP. Apakah ada kebijakan lain atau wajib mengikuti masih perlu dibahas. ”Kita di sini memberikan kesempatan berdialog hasilnya nanti setelah komunikasi bersama,” paparnya.

Seperti berita Tanjungpinang Pos sebelumnya beberapa pelaku usaha telah di pasang alat Tapping Box. Alat ini diyakini mampu menekan kebocoran pajak dari pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan pemasangan alat tersebut bekerjasama dengan Bank Riau Kepri. Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menuturkan, pemasangan alat itu juga berdasarkan rekomendasi BPK Kepri, yang disinyalir banyak kebocoran penerimaan dari pajak.

”Kita mengikuti perintah dari BPK Kepri, sehingga seluruh pelaku usaha menengah ke atas akan di pasang alat tersebut,” tuturnya.

Pemasangan sudah dilakukan secara bertahap. Di Indonesia, termasuk Batam suda dipasang. Bintan juga akan melakukan hal yang sama. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here