BPKP Minta Rumah Dinas Ditempati

0
822
Warga saat melihat kondisi rumah dinas Wali Kota Tanjungpinang di Ssenggarang, baru-baru ini.f-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Ketua DPRD dan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, harus menempati rumah dinas yang sudah dibangun oleh negara. Rumah dinas tersebut dibangun di Senggarang sejak masa Wali Kota Hj Suryatati A Manan dan Wakilnya, H Edward Murshali.

Pembangunannya dilanjutkan di masa kepemiminan Lis Darmansyah-Syahrul. Namun lima tahun Lis-Syahrul memimpin, rumah dinas yang sudah menghabiskan puluhan miliar uang rakyat tak ditempati hingga masa jabatanya berakhir.

Baca Juga :  Pelabuhan Mocco Menyedihkan

Padahal, kontrak pembangunan empat rumah dinas selesai tahun 2012 silam. Tahun ini, Pemko mengambil menganggarkan dana rumah dinas tersebut. Pada tahun 2015 lalu, Pemko juga menganggarkan Rp4,7 miliar. Di 2017 lalu, kembali dianggarkan Rp 1,9 miliar untuk pembuatan pagarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tanjungpinang, Riono menuturkan pihaknya akan mengupayakan rumah dinas tersebut siap untuk ditempati. Direncanakan di APBD Perubahan 2018 akan dialokasikan berbagai hal yang dibutuhkan.

Mungkin tidak bisa langsung semua, lainnya nanti dialokasikan sambil berjalan. ”Pembuatan gorden rumah, mengecat ulang bangunan serta memperbaiki beberapa ruangan rumah yang sudah rusak akan dialokasikan di APBD Perubahan 2018 ini,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Baca Juga :  Wako Ajak Warga Tanam Cabai

Riono menuturkan, pihaknya berusaha mengikuti rekomendasi dari BPKP Kepri. Terkait penggunaan rumah jabatan tersebut. Begitu juga dengan rumah unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang di Kampung Bugis. Sesuai rekomendasi harus segera ditempati.

Sementara itu, Wakil Ketua I Ade Angga menuturkan sejak awal sudah menyerankan rumah jabatan tersebut diselesaikan. ”Mengikuti ketentuan, Jika sudah siap digunakan maka kita akan menempati,” paparnya.

Hanya saja menurutnya, rumah jabatan unsur pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang masih banyak yang perlu diselesaikan. Diantaranya perlengakapan rumah tangga dan interiornya. ”Mudah-mudahan alokasi anggaran bisa disediakan di APBD Perubahan ini, “ tuturnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here