BPN Bagi 44 Ribu Sertifikat Gratis

0
1154
PADAT: Pemukiman penduduk di Tanjungpinang sudah padat. Setiap bidang lahan rumah dan ruko ini harus memiliki sertifikat. f-adly bara/tanjungpinang pos

Pemerintah pusat membantu masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanahnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) secara cuma-cuma.

TANJUNGPINANG – PROGRAM ini sendiri dijalankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Agraria di daerah. Untuk Kepri, sekitar 44 ribu sertifikat gratis akan dikeluarkan selama 2017 ini. Kepala Tata Usaha (TU) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Agraria Provinsi Kepri, Mohammad Thamzil menyampaikan, tahun 2017 ini, BPN dan Agraria sudah memasang target akan menyelesaikan sertifikat bidang tanah di Kabupaten Bintan 8.940.

Di Kota Batam 11.120, Natuna 7000 dan Tanjungpinang 4.000 bidang tanah. Sedangkan Lingga sebelumnya pada Agustus sudah dilakukan 4.000. Sertifikasi ini dilakukan melalui program PTSL sebagai pengganti Proyek Operasi Nasional Agraria Daerah (Pronada) dan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

”Saat ini tim kami yang melakukan pendataan dan sedang fokus mengerjakan PTSL. Kita targetkan tahun ini bisa rampung sesuai yang diberikan. Karena tahun 2018 nanti, pemerintah pusat kembali memasang terget yang sama,” ujarnya di Kantor BPN Kepri di Tanjungpinang, Rabu (27/9).

PTSL ini merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan target lima juta sertifikas bidang tanah pada 2017. ”PTSL itu untuk membantu masyarakat dalam sertifikasi tanah sehingga lebih cepat. Kami harapkan target itu dapat tercapai,” tambah dia. Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepri kemarin, Gubernur Nurdin Basirun secara resmi me-launching program Presiden Jokowi ini di Kantor BPN Kepri.

Menurut dia, Gubernur Nurdin pada saat ini secara resmi mengumumkan dan meminta supaya target 44 ribu menyertifikatkan bidang tanah ini, berhasil dan menjadi percontohan untuk provinsi lainnya yang juga melaksanakan program PTSL yang dulu dikenal dengan sebutan Prona.

Selain sebagai upaya tertib administrasi pertanahan, sertifikasi juga dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. ”Kegiatan itu merupakan percepatan penerbitan sertifikat tanah sekaligus untuk menekan permasalahan pertanahan. Seperti misalnya, tumpang tindih lahan dan sengkata tanah yang sering terjadi,” ungkap dia.

Program sertifikasi tanah gratis juga bisa menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan tambak. Penerbitan bukti hak atas tanah gratis ini, bisa mengatasi ketidakjelasan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat yang kurang mampu.

”Saya sampaikan sedikit Natuna tidak sulit, kalau di Batam, Bintan dan Tanjungpinang, kami perlu kehati-hatian. Mengingat banyak tumpang tindih pemilik lahan,” ceritanya. ”Bahkan tim kami sampai bangun tenda, supaya program ini berjalan lancar,” timpalnya.

Terakhir ia mengajak masyarakat dan seluruh elemen pemerintah untuk sama-sama antusias mendukung program Presiden Jokowi ini. Mengingat kesempatan ini hanya berlaku sekali, biasanya untuk ngurusnya perlu modal dan waktu yang lama. ”Di Bintan baru tiga ribu, sedangkan di Tanjungpinang kami kesulitan mencari objek,” terangnya menimpal.

”Kegiatan ini memang terlambat, namun terlambatnya bukan dari kita di provinsi, namun dari pemerintah pusat. Kegiatan ini baru sepenuhnya berjalan Agustus lalu,” ujarnya.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here