BPOM Kepri Amankan 11.058 Jenis Kosmetik Ilegal

0
251
Petugas mengamankan produk kosmetik ilegal yang dianggap mengandung bahan berbahaya.

TANJUNGPINANG – Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Provinsi Kepri mengamankan sebanyak 11.058 jenis kosmetik ilegal di Tanjungpinang. Kegiatan penertiban dilakukan tiga hari dimulai, 27 hingga 29 November lalu di beberapa daerah di Kepri, termasuk di Tanjungpinang.

Kepala BPOM Kepri, Yosef Dwi Irwan mengatakan, kosmetik yang diamankan dinilai mengandung bahan berbahaya. Maka perlu bersinergi memberantas peredaran kosmetik ilegal di Provinsi Kepri.

Komitmen untuk selalu melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan senantiasa diwujudkan BPOM RI beserta jajarannya di seluruh Indonesia.

“Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan dilaksanakannya aksi penertiban kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya,” katanya, Senin (3/12).

Dalam sidak dilaksanakan secara terpadu dengan kepolisian, Dinas Kesehatan dan Disperindag, BPOM Provinsi Kepri dan BPOM Kantor perwakilan Kota Tanjungpinang melakukan penyisiran ke sarana distribusi kosmetik baik pusat perbelanjaan, toko dan counter di wilayah Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas.

Ia menuturkan, total sarana diperiksa sebanyak 45 distribusi kosmetik dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan 33 sarana tidak memenuhi ketentuan.

“Penertiban dari 27 hingga 29 November lalu dengan jumlah total temuan kosmetik ilegal sebanyak 11.058 item dengan total nilai ekonomi sebesar Rp 696.318.000,” sebutnya.

Menurutnya, terhadap temuan produk kosmetik ilegal itu dilakukan tindakan pemusnahan oleh pemilik dengan disaksikan petugas ataupun penyerahan kepada petugas untuk proses lebih lanjut.

Aksi serentak ini diharapkan mampu memutuskan mata rantai peredaran produk kosmetik ilegal serta penelusuran sumber pendapatan engadaan kosmetik ilegal tersebut.

“Sementara masih kami dalami untuk mencari siapa suplier produk kosmetik ilegal di toko-toko tersebut,” katanya.

Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here