BPR Terancam Gulung Tikar

0
682
H Nurdin Basirun

Gubernur Kepri Minta Dana Pascatambang Dialihkan ke Pemprov

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Kepri terancam gulung tikar. Karena dana reklamasi dan pascatambang bauksit yang selama ini dikabarkan jadi modal mereka harus segera dialihkan ke Pemprov Kepri.

DOMPAK – SELAMA ini, dana pascatambang itu disimpan di beberapa BPR milik pemda dengan total sekitar Rp223 miliar. Semua dana ini harus ditarik dan diserahkan ke Pemprov Kepri.

Aturannya mengatur demikian sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena salah satu wewenang yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi adalah tentang pertambangan. Sehingga, dana pascatambang yang sebelumnya dikelola pemkab/pemko, sejak 2017 lalu kewenangannya diserahkan ke pemprov.

Di Kepri, belum ada yang mengalihkan dana pascatambang tersebut ke provinsi. Informasi yang beredar selama ini, apabila dana tersebut ditarik, maka BPR akan bangkrut karena kehabisan modal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sudah mengingatkan pemda/pemko agar mengalihkan dana pascatambang tersebut ke provinsi. Jika tidak, KPK akan bertindak.
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan, apa yang sudah disarankan KPK maka segera diselesaikan dengan baik. Hal ini supaya ke depan tidak melanggar ketentuan hukum.

Baca Juga :  Penyakit Lendir Menyerang, Isi Kerambah Mati

”Saya rasa apa yang disarankan KPK segera lah diselesaikan. Sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi nantinya,” pesan Nurdin di Kantor Gubernur Kepri, Jumat (8/6).

Pejabat nomor wahid di Provinsi Kepri tersebut menyampaikan, bahwa Pemprov Kepri melalui instansi terkait sudah menyurati pemerintah kabupaten/kota yang sampai saat ini masih menyimpan dana pascareklamasi pascatambang tersebut.

Namun memang, masing-masing kabupaten/kota sepertinya mereka punya pandangan, bahwa aturan, kewenangan yang diatur Korsupgah KPK RI tersebut dinilai bisa merugikan Pemda nantinya.

”Sudah disurati berberapa kali. Sehingga bisa diproses, kalau ada calon pemohon yang ingin pencairan. Maka mereka sudah melakukan tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. Tapi sepertinya pemerintah daerah ini, masih punya alasan mereka masing-masing, silahkan saja. Tapi saran saya, kalau KPK sudah minta, segera lah,” papar Nurdin menegaskan.

Baca Juga :  Kepri dan Tianjin Cina Jadi Provinsi Kembar

Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menambahkan, bahwa pihaknya sudah menerima surat dari Pemprov Kepri, terkait masalah perpindahan qq Bupati, ke qq Gubernur. Namun, pihaknya beranggapan kalau kebijakan ini disegerakan, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pemda/Pemko akan rugi besar. ”Tidak hanya colaps, tapi nasib para pekerja gimana, kita harus berpikir sampai ke sana,” ketus Raja Ariza.

Bahkan, lanjut Raja Ariza, kebijakan Korsupgah KPK ini sangat tidak intoleran. Raja Ariza menambahkan, upaya pemindahan dana pascatambang tersebut ke bank pemerintah, dengan alasan untuk pencairan pemohon perusahaan tambang ke Pemprov tidak bisa secepatnya.

”Kalau alasannya untuk pencairan, tidak bisa begitu diurus langsung cair. Tentu akan melewati proses kajian yang panjang. Lahan pascatambang itu aja sekarang sudah tidak ada. Jadi Pemda pun saya pikir tidak semudah itu juga memberikan rekomendasi,” papar Ariza yang juga pejabat Asisten I Pemprov Kepri itu.

Baca Juga :  Wakasad Asah Bakat Bisnis Generasi Muda

”Saya harap dapat dikaji ulanglah. Karena ini menyangkut hajat orang banyak,” pintanya.

Sebelumnya, Tim Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI menyorot persoalan pemindahan dana reklamasi pascatambang tersebut yang sampai hari ini belum tuntas.

KPK memberikan batas waktu selama tiga bulan ke depan agar proses pemindahan kewenangan tersebut sudah harus diselesaikan. Jika batas waktu tersebut tak diindahkan, maka KPK bersama tim Korsupgah yang langsung menyelesaikan permasalahan ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertambangan, ESDM Pemprov Kepri Amjon kepada wartawan di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kamis (7/6).

Salah satu yang menyalahi aturan tentang penyimpanan dana pascatambang itu adalah, tidak seharusnya disimpan di BPR. Namun harus disimpan di bank pemerintah seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here