Bupati Desak 4 Desa Dirikan BUMDes

0
533
KEPALA Desa menandatangani penyerahan dokumen ADD dan DD, disaksikan Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Ketua DPRD Nesar Ahmad, belum lama ini.f-dokumen/tanjungpinang pos

BINTAN – BUPATI Bintan H Apri Sujadi mendesak agar 4 pemerintah desa, segera mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena, Pemkab Bintan menargetkan, seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Bintan sudah memiliki BUMDes, di tahun anggaran 2018 ini.

”BUMDes yang dijalankan pemerintah desa selama ini, hasilnya positif. Bahkan, menjadi satu sektor kekuatan ekonomi masyarakat di desa,” kata H Apri Sujadi, Jumat (6/4) kemarin.

Bupati menjelaskan, Pemkab Bintan menerima alokasi Dana Desa (DD) dari APBN sebesar Rp 30,903 miliar, untuk 36 desa di wilayah Bintan, pada tahun anggaran 2018 ini. Kemudian, Pemkab Bintan melalui APBD 2018, juga menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 50,075 miliar.

Baca Juga :  Lamen Sarihi Gugat SK Gubernur Kepri

Sehingga, total anggaran yang dikelola di 36 pemerintah desa se-Bintan sebesar Rp 83,978 miliar. Rata-rata, setiap desa menerima dana Rp 2,3 miliar. Dari anggaran itu, pemerintah desa mesti menyediakan modal investasi untuk pengelolaan BUMDes. Dari hasil usaha yang dijalankan BUMDes, akan menghasilkan sumber pendapatan.

Pendapatan desa dari BUMDes ini, lanjutnya, akan menjadi sumber pendapatan di APBDes, untuk pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan, mesti dijalankan secara swakelola, dikerjakan masyarakat itu sendiri.

”Makanya, kita desak agar semua pemerintah desa mendirikan BUMDes. Dari laporan yang kita terima, ada 4 desa yang belum punya BUMDes, ini yang perlu kita desak. Sehingga, semua desa sudah punya BUMDes, di tahun 2018,” tegas H Apri Sujadi.

Baca Juga :  Toko Tutup, Peredaran Uang Melemah

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan Ronny Kartika mengatakan, saat ini Kabupaten Bintan sudah memiliki 32 BUMDes, ada 4 desa yang belum memiliki BUMDes. Dari empat desa ini, 2 sudah dalam proses pendirian, yaitu Desa Dendun (Mantang) dan Desa Pengikik (Tambelan).

”Sedangkan 2 desa lagi di Tambelan, belum mendirikan. Segera, kita desak untuk mendirikan BUMDes ini,” kata Ronny Kartika.

Ronny mengatakan, jika pemerintah desa yang memiliki BUMDes melaksanakan dengan manajemen profesional, diyakini menjadi daya dorong perputaran ekonomi di desa. Dampaknya ini akan menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika setiap desa sudah memiliki PADesa, maka kepala desa dapat membuat program-program baru, seperti bantuan beasiswa kepada anak-anak desa, tambahan insentif kepada RT dan RW serta program lain.

Baca Juga :  Komisi II Segera Jolok Anggaran Kompensasi Kemenpar

”Sehingga kelak, ditargetkan seluruh desa bisa mandiri dan mampu menghidupkan rumah tangganya sendiri,” tutupnya. (YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here