Bupati KEPO dengan Sistem Keuangan Desa

0
767
BERI CENDERAMATA: Bupati Bintan H Apri Sujadi didampingi alumni IPDN Hasfarizal Handra, Mohd Setioso dan Ronny Kartika, menyerahkan cenderamata kepada Gubernur IPDN DR H Ermaya Suradinata, Rabu (13/9) kemarin. F-ISTIMEWA/kominfo bintan

JATINANGOR – Bupati Bintan H Apri Sujadi cukup KEPO (Knowing Every Particular Object) atau ingin tahu dan peduli, terhadap sistem pengelolaan keuangan desa. Agar bebas dari masalah laporan keuangan desa, Bupati Bintan turut hadir dari seminar nasional problematika pengelolaan keuangan daerah dan desa, di edung Rektorat Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (13/9) kemarin.

Materi seminar tersebut disampaikan oleh Kemendagri, Kementerian Keuangan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain mengikuti seminar, Bupati Bintan H Apri Sujadi bersilaturahmi dengan Gubernur IPDN Jatinangor Prof DR Ermaya Suradinata MH, MS.

Berdasarkan seminar itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi menyampaikan, masalah keuangan daerah dan desa itu sering terjadi akibat pengelolaan dan perencanaan penggunaan keuangan yang tidak matang. Ditambah lagi dengan pengetahuan yang minim dari perangkat desa, dalam mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa. ”Kita harus peduli dengan sistem keuangan desa ini. Agar tak muncul problem di kemudian hari,” kata H Apri Sujadi, usai mengikuti seminar, kemarin.

Dari seminar tersebut, bupati berharap ada transfer knowledge (pengetahuan) dari narasumber dan Gubernur IPDN. Terutama soal problematika sistem keuangan daerah dan desa itu. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berlaku dan diterapkan di setiap daerah saat ini, hendaknya mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik. Pemkab Bintan telah menerapkan di setiap desa, untuk menampilkan data keuangan desa secara transparan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ronny Kartika menambahkan, aplikasi Siskeudes sangat membantu kemudahan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pemkab Bintan sedang merancang suatu sistem yang ikut membantu mempermudah pengelolaan keuangan desa berbasis e-Desa.

”Tantangan pembangunan nasional, saat ini berbasis desa. Perencanaan pembangunan desa dengan potensi ekonomi dari sektor pariwisata, tentunya akan berbeda dengan desa dengan potensi ekonomi dari sektor pertanian. e-Desa yang dirancang, nantinya berguna bagi memaksimalkan potensi di setiap desa,” jelasnya.

Seminar tersebut dihadiri Kepala DPMPTSP dan Naker Bintan Hasfarizal Handra dan Kepala BPKAD Bintan Mohd Setioso. (fre/aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here