Bupati Minta Pendamping Desa Lebih Profesional

0
587
DANA DESA: Bupati gelar rapat bersama pendamping desa se- Anambas di Aula Kantor Bupati Anambas, kemarin. F-indra gunawan/tanjungpinang pos

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) minta pendamping desa dari pemerintah pusat lebih profesional membantu kepala desa pengelolaan dana desa.

ANAMBAS – Pasalnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki kepala desa (kades) masih sangat minim untuk mengelola anggaran desa tepat sasaran. ”Saya mengakui kurangnya SDM di desa menjadi penghambat untuk membangun desa itu sendiri. Apalagi diberi tanggung jawab sebesar ini. Saya berpandangan pendamping yang ditempatkan Kementerian Pedesaan ini sangat profesional. Kami berharap pendamping ini membantu kades dan melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris ketika melakukan rapat koordinasi dengan pendamping desa di Aula Kantor Bupati, kemarin.

Baca Juga :  Nelayan Keluhkan Alat Tangkap Murami

Haris juga berharap, kehadiran pendamping desa tersebut dapat memberi pencerahan kepada aparatur desa. Menurutnya hal tersebut penting untuk membentuk desa yang mandiri dan sejahtera. ”Kita mengetahui bersama program Presiden RI Joko Widodo membangun dari pinggiran. Kami berharap visi misi itu berjalan di Anambas untuk kesejahteraan masyarakat desa,” ucapnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dari Kementerian Pedesaan di Anambas Bagas Siregar mengatakan, untuk memberikan pencerahan kepada aparatur desa perlu dilakukan pembinaan dari pemerintah daerah.

”Sekretaris, Bendahara dan Kepala Desa ini butuh pembinaan teknis (bimtek). Agar mereka lebih paham dan tidak takut-takut mengelola anggaran. Kami juga masih banyak menemui kades takut membuat kebijakan, dan pembuatan administrasi yang buruk,” jelasnya.

Baca Juga :  Jalan ke Masjid Agung Belum Memadai

Adapun jumlah pendamping dana desa yang ditempatkan Kementerian Pedesaan di Anambas yakni 33 orang. Terdiri dari 6 orang pendamping di kabupaten, 9 orang di kecamatan serta 18 orang pendamping lokal desa (PLD). Jumlahnya boleh dikatakan sudah cukup. Dan tugas pendamping sesuai UU No.6 tahun 2014 yakni, mendampingi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan dan pelaporan.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here