Bupati Segera Temui Kemenhub

0
129
NELAYAN Kecamatan Mantang mendengarkan penjelasan Bupati Bintan H Apri Sujadi tentang kendala pengurus surat kapal bagi nelayan, Minggu (30/9) sore lalu. f-istimewa

Sampaikan Kendala Pengurusan Surat Kapal Nelayan

BINTAN – BUPATI Bintan H Apri Sujadi berjanji segera menemui Kementerian Perhubungan RI atau instansi terkait, untuk menyampaikan kendala nelayan dalam pengurus surat kapal. Karena, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tidak lagi menerbitkan surat kapal ukuran 1 gross tonnage (GT) sampai 6 GT, sesuai dengan peralihan kewenangan dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Bintan H Apri Sujadi usai mengadakan pertemuan dengan nelayan Mantang Kecil, Kecamatan Mantang, kemarin. Bupati merasa dan sudah berulangkali mendapatkan keluhan dari nelayan. Menurutnya, banyak nelayan Bintan yang mengeluhkan pengurusan surat kapal tersebut, karena mekanisme pengurusan surat kapal harus menggunakan jasa agen pelayaran.

”Ada keluhan mekanisme dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39/2017 itu,” kata H Apri Sujadi, Minggu (30/9) sore lalu.

Biasanya, lanjut bupati, pengurusan surat kapal ukuran 1 GT sampai dengan 6 GT bisa melalui Dishub Bintan, tidak perlu menggunakan jasa agen pelayaran. Karena sudah beralih kewenangannya, tentu mekanismenya juga berubah.

”Rata-rata, nelayan yang ditemui banyak yang berkeluh kesah, terkait pengurusan surat kapal nelayan, untuk saat ini,” ujarnya.

Justru itu, tegas H Apri Sujadi, kendala tersebut segera disampaikan ke instansi vertikal, dan Kementerian Perhubungan. Agar keluhan nelayan bisa didengar. Karena, Kabupaten Bintan merupakan wilayah kelautan yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai nelayan tradisional dan menggunakan kapal berukuran di bawah 6 GT.

”Tentunya, keluhan-keluhan nelayan Bintan, akan kita bantu. Kita sampaikan melalui instansi vertikal maupun kementerian terkait lainnya. Sepanjang hal itu tidak menyalahi aturan. Supaya pelayanan juga bisa berjalan baik,” tutup H Apri Sujadi.

Kepala Dinas Perhubungan Bintan Yandrisyah mengungkapkan, pengurusan surat kapal sejak diterbitkan Permenhub nomor 39/2017 itu, semua kewenangan dilimpahkan kepada KSOP, sebagai pengelola semua perizinan kapal.

”Mekanisme itu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan,” ujar Yandrisyah, Senin (1/10) pagi kemarin. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here