Bupati Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

0
752
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Bintan H Apri Sujadi menerima penghargaan peduli HAM secara nasional, dari Menkum dan HAM RI, Minggu (10/12) pagi kemarin. f-istimewa

SURAKARTA – Pemkab Bintan kembali menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tingkat nasional, Minggu (10/12) pagi kemarin. Penghargaan ini diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi, di Grandballroom Hotel The Sunan, Kota Surakarta.

Penghargaan dari Kemenkum dan HAM kepada kabupaten/kota ini terbagi dalam dua kategori, yaitu Peduli HAM dan Cukup Peduli HAM. Kabupaten Bintan tahun 2017 ini kembali menerima penghargaan untuk kategori Kabupaten Peduli HAM. Sebelumnya, Pemkab Bintan juga menerima perhargaan yang sama, pada tahun 2016 lalu, di Surabaya.

Penghargaan ini diserahkan pada saat memperingati Hari HAM se-dunia, 10 Desember 2017, dengan mengangkat tema ’Kerja Bersama Peduli HAM’. Peringatan ini dihadiri oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo, yang sempat menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada beberapa orang gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota.

Usai menerima penghargaan, Bupati Bintan H Apri Sujadi merasa bangga atas raihan penghargaan ini. Menurut H Apri Sujadi, penghargaan itu diterima atas kerja sama semua pihak. Bintan berada di daerah perbatasan, dan menjadi lirikan para investor pariwisata dan wisatawan asing. Justru itu, pemenuhan HAM selalu menjadi prioritas.

”Tidak ada orang yang mau haknya diambil. Siapa pun dia, pasti ingin mengembangkan diri sesuai keinginannya. Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, setiap orang punya hak yang sama,” tutur H Apri Sujadi, kemarin.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, kabupaten/kota yang menerima penghargaan ini adalah, 232 daerah masuk dalam kategori Peduli HAM, dan 64 dalam kategori Cukup Peduli HAM. Di Indonesia terdapat 515 kabupaten/kota.

Penghargaan kabupaten/kota peduli HAM ini merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25/2013, perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11/2017 tentang kriteria kabupaten/kota peduli HAM. Kriteria penilaian itu seperti hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan dan beberapa kriteria lainnya.

”Ini bisa dilihat dari dialog Universal Periodic Reviewe (UPR), yang telah dilaksanakan pada awal Mei 2017 lalu,” ungkapnya. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here