Buruh Sepakat Tak Demo Saat Pencoblosan

0
133
FOTO bersama dengan perwakilan buruh usai rapat. f-zakmi/tanjungpinang pos

Polri Dan Pekerja Diskusi Ciptakan Pemilu Damai 17 April 2019

Pihak kepolisian dan perwakilan para buruh di Provinsi Kepri sepakat untuk mendukung terselenggaranya Pemilu Damai. Pemilu sendiri akan diadakan serentak di Indonesia, 17 April nanti.

TANJUNGPINANG – Deklarasi Pemilu Damai itu dideklarasikan pihak kapolisian dan perwakilan para pekerja dari berbagai wilayah di Kepri dalam acara Forum Discussion Group (FGD) yang digelar di Hotel Bintan Plaza Tanjungpinang, Kamis (28/3) malam.

FGD yang diinisiasi pihak kepolisian itu menghadirkan Kasubdit Sosial Budaya Baintelkam Mabes Polri, Muhammad Soleh Hidayat dan Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Kepri, AKBP Sudiono, S.Pd.

Pihak kepolisian, menurut Muhammad Soleh Hidayat, sangat mendukung upaya buruh dalam menuntut hak-hak pekerja agar tercipta suasana kerja yang nyaman.

”Kami akan sangat mendukung upaya-upaya buruh, namun mesti sesuai dengan ketentuan dan jangan melanggar aturan yang berlaku. Polisi akan siap berada di belakang buruh selagi buruh tidak menyalahi perundang undangan yang berlaku,” kata Muhammad Soleh Hidayat.

Menurut Muhammad Soleh Hidayat, FGD ini merupakan yang kedua kalinya digelar Polri di Kepri. ”Dua hari yang lalu, kita juga menggelar FGD di Batamindo dan sekarang kita gelar di Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi,” sebutnya

Dalam FGD yang bertema ‘Konsolidasi Serikat Pekerja dalam UMSK 2019 dan Siap Mendukung Pemilu 2019 yang Aman dan Kondusif’ ini dihadiri oleh pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Pihak FSPMI mengaku, buruh belakangan ini banyak mengalami dilema dalam penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS). Tiga tahun terakhir ini, usulan UMS yang diteken gubernur selalu digugat pengusaha, hingga buruh selalu mendapat THR di bawah UMS.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Batam, Alfitoni mengaku pihaknya siap mendukung Pemilu 2019 dengan tidak demo menjelang pencoblosan.

”Selama 2019 ini kami ada 11 kali menggelar demo menuntut UMS 2019. Namun untuk mewujudkan Pemilu damai seperti harapan kita semua, kami sepakat untuk tidak menggelar demo,” kata Alfitoni pada FGD itu.

Alfitoni juga sangat berharap Gubernur Kepri bisa menetapkan UMS Kota Batam sebelum pencoblosan 17 April 2019.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPC Batu Ampar Batam, Tengku Afka, para buruh sangat menunggu putusan gubernur Kepri. ”Kita akui putusan gubernur Kepri ini rawan digugat karena kita belum ada Perbup tentang UMS seperti yang dimiliki Pemprov DKI dan Pemprov Jabar,” sebutnya.

Meski tidak akan menggelar demo menjelang pelaksanaan Pemilu serentak, Direktur LBH KC FSPMI Batam, Deny Silalahi sangat berharap pihak kepolisian mengawal UMS buruh yang kini menunggu kasasi di Makamah Agung (MA).

Sementara Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Kepri, AKBP Sudiono juga mengapresiasi sikap buruh yang tidak akan demo dan ikut mendukung Pemilu damai dan aman.

Menurutnya, buruh merupakan mitra polisi. Selama ini, sambung Sudiono, Polisi selalu mengawal demo buruh tanpa menyemprot gas air mata. Keberadaan polisi hanya berupaya menjaga kelancaran aksi demo agar tidak mengganggu warga lain dalam menjalankan rutinitas.(ZAKMI KAMSIR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here