Butuh Pembuktian Jika Ada PSK

0
127
Eko Desi

Dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, Kesatuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Kepulauan Anambas terus berupaya menertibkan dugaan pelanggaran-pelanggaran terkait hal tersebut.

ANAMBAS – Ketertiban umum yang dimaksud, terkait pengaturan jadwal operasi Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Anambas dan peredaran Minuman Beralkohol (Mikol). Ketika ditanya terkait ada indikasi para wanita penghibur, atau pekerja sex komersial (PSK) di Anambas.

Eko Desi, selaku Kepala Satpol PP Anambas mengatakan, secara gamblang sebab hingga saat ini belum ada bukti yang kuat terkait hal tersebut. Ia menjelaskan, kategori yang disebut wanita penghibur atau PSK itu sulit ditemukan.

Apalagi untuk dibuktikan secara hukum, dan ia juga tidak berani mengatakan bahwa di Anambas ada wanita penghibur atau Pekerja Sex Komersial (PSK) jika tidak memiliki alat bukti yang kuat. ”Ketika kita menggelar razia di setiap hotel maupun THM, pihaknya belum ditemukan PSK tersebut,” kata Eko Desi, kemarin.

Sejauh ini, tempat hiburan yang ada di Anambas khususnya kota Tarempa masih disebut karoeke family. Pihaknya juga sering menggelar razia terhadap THM, dan hotel yang ada di Anambas.

Untuk itu, lanjut Eko, pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk menertibkan dan menegakan Perda larangan peredaran minuman beralkohol (Mikol) dan pengaturan jadwal THM. ”Kita terus melakukan razia ditempat hiburan malam, terkait penetapan jadwal operasi karoeke dan peredaran Mikol, “ujar Eko.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 92 Tahun 2018 peredaran Minuman Alkohol (Mikol) sudah dibentuk tim terpadu dalam melakukan pengawasan dan penertiban terkait hal tersebut.

Ia juga mengatakan, penertiban atau pengaturan rumah kos yang ada di Anambas perlu dilakukan pendataan dan diwajibkan para penghuni kos harus memiliki identitas yang jelas sesuai dengan aturan tentang kependudukan.

”Perlu sekali setiap penghuni rumah kos, menyampaikan identitasnya kepada pemilik kos. Kemarin, Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi ke lapangan terkait peredaran Mikol,” ucapnya.

Jika ditemukan dan memiliki bukti yang kuat terkait PSK, maka pihaknya akan langsung menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan dan diproses berdasarkan peraturan yang berlaku.

”Makanya nanti akan kita upayakan rapat bersama sejumlah unsur mulai dari dinas PTSP, pihak keamanan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan. Hal itu bertujuan ditemukan formula yang baik dalam menertibkan terkait pelanggaran berdasarkan Perda tentang ketertiban umum yang berlaku dan menjalankan Perbup tentang peredaran Mikol,” sebutnya.

Dengan demikian, apa yang ditegakkan akan mengurangi dampak yang dikhwatirkan yang bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here