Butuh Rp20 M Tuntaskan Daya Tampung

0
119
Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur memimpin RDP bersama Disdik Tanjungpinang di dampingi anggota lainnya.

TANJUNGPINANG – Anggaran yang cukup besar harus disiapkan Pemko Tanjungpinang untuk menuntaskan daya tampung siswa. Butuh anggaran sekitar Rp20 miliar untuk membangun Unit Sekolah baru (USB) maupun penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).

Berbagai persoalan pendidikan masih jadi pembahasan hangat terutama saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mulai dari daya tampung sampai dengan program seragam gratis yang direalisasikan tahun ini.

Hal ini dibahas Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu beserta beberapa anggota lainnya dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Atmaddinata di Kantor DPRD Tanjungpinang, Rabu (17/7) pagi.

Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Simon Awantoko, Kurniawan beserta Hendy Amerta dan Said Inderi. Hadir juga jajaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mulai dari Kabid SD, Kabid SMP beserta lainnya.

Maskur menuturkan, persoalan yang dihadapi dalam proses PPDB sistem online, harus menjadi acuan ke depan membenahi kekurangan. Ia menyarankan, tahun depan jangan ada lagi persoalan kekurangan daya tampung. Semua siswa harus mendapatkan hak yang sama jika ingin sekolah di negeri, meskipun harus diakui, beberapa sekolah swasta belum menjadi pilihan orangtua siswa.

Tapi, banyak juga sekolah swasta yang menjadi rebutan siswa, mungkin berdasarkan kualitas pendidikan atau ada nilai jual lainnya.

Simon Awantoko menuturkan, apa saja persoalnnya, ini yang perlu dicari pemerintah. Ia berpesan agar pegawai Disdik datang ke sekolah swasta yang belum berkembang, jangan hanya ambil data dan pulang.

Pastikan mengetahui kendalanya dan butuh apa. Ini menjadi modal penting, agar bisa membantu menyelesaikan. Sehingga, saat PPDB, RKB swasta bisa membantu negeri.

”Ajak lah manajemen swasta pelatihan, serta berikan juga bantuan-bantuan sama seperti negeri. Khusus yang belum berkembang ya,” ucapnya.

Maskur menilai, kendala para orangtua tidak memilih sekolah swasta, bukan biaya. Tetapi perlu sesuatu yang lebih maka akan di pilih.

Terkait sekolah yang berkembang, ia menuturkan, bahwa bantuan dari pemerintah pun ditolak. Sebab, diyakini orangtua siswa siap mengikuti program dan biaya dari manajemen sekolah.

Informasi yang disampaikan Disdik, beberapa sekolah swasta di Tanjungpinang tidak ada siswa baru. Bahkan bila ada pun, jumlahnya tidak banyak.

”Persoalannya apa? Coba dicari dan dibahas bersama,” tuturnya.

Maskur menambahkan, terkait daya tampung, bila ingin memenuhi seluruh kebutuhan, minimal Pemko Tanjungpinang melalui OPD terkait membangun dua sekolah lagi jenjang SMP di kawasan Tanjungpinang Timur. Begitu juga dengan tingkat SD perlu penambahan.

Ia memprediksi, perlu minimal Rp20 miliar lagi. Ini lah yang perlu difikirkan dan diselesaikan Kepala Dinas Pendidikan baru dilantik.

Dituturkannya, membangun SMPN 16 Tanjungpinang tahap awal saja hanya butuh senilai Rp2 miliar. Jika membangun tiga sekolah, diyakini Rp20 miliar sudah cukup.

Terkait lahan, ia menuturkan ada empat lokasi yang semuanya berada di kawasan Tanjungpinang Timur. Lahan ini sudah milik Pemko Tanjungpinang.

Bila tidak ada penambahan pembangunan, ia meyakini, persoalan kekurangan daya tampung masih terjadi. Contoh konritnya, sekarang sudah mulai proses Pengenalan Lingkungan Sekolah (PSL) namun masih ada ratusan orangtua yang menunggu keputusan dinas terkait posisi sekolah anaknya.

Armadinata menuturkan, sesuai data yang diterima, masih 209 siswa yang didata belum bersekolah. Meski demikian, dipastikan, besok, Kamis (18/7) seluruh siswa tersebut sudah tahu sekolahnya.

Alasan lambat mendapatkan sekolah berbagai hal, diantaranya, orangtua memaksakan ke sekolah tertentu yang kuotanya tentu terbatas.

Bahkan meski sudah menambah ruang belajar dan jumlah siswa per kelas, namun masih banyak yang memaksakan sekolah di tenpat tertentu.

Dicontohkannya, siswa yang mendaftar di SMPN 7, lebih dari 500 orang. Rata-rata semua orangtua ngotot anaknya bersekolah di situ. Padahal daya tampungnya sangat terbatas. Kini pihaknya memutuskan 40 siswa per kelas dengan artian kuotanya 400 siswa di Kelas VII ini.

”Bicara ideal 32 siswa per kelas sudah tidak bisa lagi. Kebijakannya menambah satu rombel, dari 9 menjadi Begitu juga jumlah siswa per kelas sudah ditambah namun masih lebih dari 100 orangtua siswa menunggu bersekolah di situ,” tuturnya.

Persoalan yang sama juga terjadi di SMPN 16 Tanjungpinang. Terjadi penumpukkan hingga menerapkan dua shift yaitu pagi dan siang dan menambah jumlah siswa per kelas.

Padahal di kawasan Tanjungpinang Timur, ada SMPN 12 yang lain, namun banyak orangtua yang enggan memilih sekolah itu. Maskur mengingatkan, agar manajemen disekolah tersebut dibantu Disdik Tanjungpinang. Serta tonjolkan keunggulan-keunggulan untuk sekolah itu. Apakah di bidang penataan sekolah, IT atau lainnya.

”Saya sudah beberapa kali ke sekolah itu, perlu perawatan, pengecatan dan penambahan pembangunan. Padahal lokasinya bagus, memang lingkungan pendidikan sebab tidak ada kebisingan jalan raya,” tuturnya.

Atmaddinata menuturkan, bila berbicara ideal per kelas 32 orang, maka sekitar 850 siswa SMP tidak tertampung. Bila ingin merealisasikan idel, maka perlu penambahan RKB atau pembenahan sekolah swasta yang ikut menampung siswa nantinya.

Memenuhi kebutuhan berbagai kebijakan diambil. Intinya seluruh siswa bersekolah jangan ada yang putus. Salah satu langkah diambil yaitu, menambah rombel dan juga jumlah siswa per kelas.

Terkait saran membangun tambahan RKB atau USB, Atmadinata perlu memastikan status lahan apakah sudah atas nama Pemko Tanjungpinang. Bila sudah, maka siap menjolok anggaran ke pusat.

”Seperti saran Pak Simon, kita bisa sama-sama ke pusat minta anggaran. Sebab memang keperluan pemenuhan kebutuhan pendidikan di Tanjungpinang,” tuturnya.

Selain itu, ia juga akan mengusulkan kepada kepala daerah, minimal setengah dari kebutuhan itu, bisa dianggarkan melalui APBD Tanjungpinang.

”Minimal setengahnya bisa dari Pemko, biar cepat selesai masalah kekurangan daya tampung. Berikutnya sudah bahas mutu pendidikan,” tuturnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here