Butuh Tambah Pangkalan Gas di Pulau Penyengat

0
887
Tabung gas 3 kilo kosong di PangkalanF-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Jumlah pangkalan gas di Pulau Penyengat, hingga kini baru satu. Untuk itu, masyarakat menilai wajar jika harga gas di sana dimonopoli.

Terkait hal ini, Kabid Perdagangan (Disperindag) Kota Tanjungpinang, Desi Afrianty menilai, di kawasan Penyengat memang perlu penambahkan pangkalan.

Meskipun menurutnya, kuota pangkalan di Tanjungpinang sudah cukup. Hanya saja, sesuai data yang dimiliki jumlah pangkalan kini terus berkurang karena beberapa sudah tutup, sehingga bisa diajukan penambahan lagi nantinya.

“Secara data jumlah pangkalan gas di Tanjungpinang sudah cukup, hanya saja jika di Pulau Penyengat ingin ditambah, kami akan bantu proses izinnya. Bisa mendaftar ke Disperindag,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (20/6).

Baca Juga :  Praja IPDN Harus Merasakan Tugas di Daerah Terpencil

Tujuannya, yaitu suplai gas ke masyarakat terpenuhi dengan harga sesuai HET.

Dituturkannya, hingga kini belum ada dari masyarakat Pulau Penyengat yang meminta atau mengurus izin pembukaan pangkalan gas. Jika ada, akan segera diproses dan dibantu.

Hanya saja, ia mengingatkan bagi mereka yang ingin membuka usaha pangkalan gas, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Diantaranya, memiliki timbangan serta menyanggupi menjual gas sesuai HET. Jika tidak, maka akan ditindak tegas.

Untuk diketahui, kini harga gas di Pulau Penyengat Rp 22 ribu bahkan Rp 23 ribu per tabung. Ini jauh diatas HET, senilai Rp 16 ribu per tabung.

Baca Juga :  Pakai Sistem Lama, KTP-el Tak Bisa Dicetak

Desi menurutnya, sesuai SK HET gas 2009 lalu, harga gas senilai Rp 15 ribu di kawasan kota dan Rp 16 ribu di Dompak dan Pulau Penyengat.

Meskipun diakuinya, harga pasaran gas yang sampai ke masyarakat kawasan kota, kini senilai Rp 18 ribu per tabung.

“Sudah hampir semua pangkalan di Tanjungpinang menjual dengan harga Rp 18 ribu. Ini pun akan kami tindak, sebab sesuai HET nya masih Rp 16 ribu,” tuturnya.

Hanya saja, Desi mengakui HET tersebut menurutnya sudah tidak sesuai lagi. Sehingga SK hargnya perlu direvisi dan akan dibahas. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here