Caleg Bisa Dibatalkan

0
563
Widiyono Agung S, Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri menerima dokumen LPPDK yang diserahkan utusan Ria SaptarikaF-Andri Dwi S/tanjungpinang pos
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri baru menerima dua dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) milik calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Provinsi Kepri. Caleg terpilih yang tidak menyerahkan LPPDK dapat dibatalkan dan tidak dilantik.

TANJUNGPINANG – Widiyono Agung S, Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri langsung menerima dokumen LPPDK milik dua calon DPD RI tersebut melalui utusannya masing-masing. Penyerahan dokumen LPPDK milik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini, berlangsung di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Kepri berada di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, sudah sejak Sabtu (27/4).

Awal yang menyerahkan dokumen LPPDK dari calon Anggota DPD RI, Ria Saptarika pada Sabtu (27/4). Senin (29/4), calon Anggota DPD RI, Hardi Selamet Hood yang menyusul menyerahkan dokumen LPPDK melalui utusannya.

Baca Juga :  KAMMI Siap Awasi Pemilu

”Kita terakhir menerima dokumen LPPDK milik calon anggota DPD RI tanggal 1 Mei 2019,” kata Widiyono Agung S kepada Tanjungpinang Pos, Senin (29/4).

Widiyono Agung S mengatakan, pihaknya hanya menerima dokumen LPPDK milik calon Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kepri saja. Pasalnya, pihak akutan publik yang akan mengaudit dana kampanye tertera di dokumen LPPDK milik calon anggota DPD RI masing-masing.

Mulai dari melihat sumbangan dana kampanye yang diterima calon Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kepri berasal dari perseorangan maksimal sebesar Rp 750 juta. Sumbangan dana kampanye yang disalurkan dari kelompok untuk calon anggota DPD RI sebesar Rp 1,5 miliar.

Baca Juga :  Ismeth dan Huzrin Terancam Gagal Ikut Pilkada

Semua ini diatur didalam PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye, PKPU Nomor 34 tahun 2018 tentang dana kampanye dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

Jika terdapat dana dilarang, maka calon anggota DPD tersebut akan lakukan pengembalian dana ke kas negara.

”Mereka yang langsung menyetornya ke bank melalui transfer. Kita hanya menerima bukti penyetoran tersebut,” terang dia.

Kalau dokumen LPPDK tidak diserahkan, calon anggota DPD RI bakal terima sanksi. Apalagi calon Anggota DPD RI tersebut telah meraih perolehan suara terbanyak dari 12 calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kepri.

Baca Juga :  Iskandarsyah Kecewa Keputusan Syahrul

”Sanksinya anggota DPD RI terpilih tidak bisa dilantik,” ucap dia.

Untuk menghindari sanksi, ia minta kepada calon Anggota DPD RI untuk segera menyerahkan dokumen LPPDK ke KPU Provinsi Kepri.

”Saya rasa hari Selasa ini, baru ramai yang menyerahkan dokumen LPPDK itu,” sebut dia. (ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here