Caleg Cetak Sendiri Alat Peraga Kampanye

0
232
Pengurus partai menyerahkan daftar bacaleg ke KPU. f-istimewa

TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Daftar Caleg Sementara (DCS) menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT). Sesuai dengan jadwal, akan ditetapkan secara serentak di Indonesia tanggal 20 September ini.

Pada tanggal 23 September para calon anggota DPRD sudah boleh kampanye. Lama kampanye kurang lebih 7 bulan, berakhir tiga hari sebelum pencoblosan 17 April 2019 mendatang. Bagi calon anggota DPRD baru boleh memasang alat peraga kampanye (APK), tanggal 23 tersebut. Untuk biaya APK ditanggung oleh masing-masing caleg. Berbeda dengan pilkada serentak kemarin, biaya APK yang ditanggung oleh negara atau dicetak oleh KPU mengunakan dana APBN.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution menegaskan, untuk cetak dan menyebarkan alat peraga kampanye (APK) dilakukan oleh caleg atau tim suksesnya, tidak lagi dilakukan oleh KPU seperti Pilkada Tanjungpinang, kemarin.

Hanya yang diiperbolehkan mencetak APK, mulai dari selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan atau alat tulis.

”Sudah jelas diatur di PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu di Pasal 30 ayat 2,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution, Minggu (16/9).

Meskipun cetak sendiri, Aswin mengatakan, ukuran APK yang harus dicetak caleg sudah ditentukan tertuang di PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu pada pasal 30 ayat 3. Untuk ukuran selebaran, paling besar 8,25 sentimeter kali 21 sentimeter.

Sedangkan APK jenis brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 sentimeter kali 29,7 sentimeter, posisi terlipat 21 sentimeter kali 10 sentimeter. Kalau untuk ukuran pamflet, paling besar 21 sentimeter kali 29,7 sentimeter. Kemudian, apabila caleg ingin membuat poster, paling besar ukuran 40 sentimeter kali 60 sentimeter. Kalau untuk stiker paling besar ukuran 10 sentimeter kali 5 sentimeter.

Jumlah APK yang dicetak tidak dibatasi. Cuman, harga APK yang dibatasi. ”Harganya maksimal Rp60 ribu. Tidak boleh lebih dari Rp60 ribu,” ucap dia.

Cuman, pesan mantan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang ini, caleg untuk tidak dibenarkan menempel stiker hingga membagikan selebaran di pinggir jalan, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit termasuk stiker maupun selebaran disaat ada pertemuan caleg dengan masyarakat. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here