Caleg Perempuan Paling Dinanti

0
401
PARLIN menyerahkan buku panduan Pileg 2019 kepada Wapemred Tanjungpinang Pos, Zakmi Piliang, Kamis (12/7). f-SUHARDI/tanjungpinang pos

Dari Diskusi Bersama Komisioner KPU Kepri di Tanjungpinang Pos

Kuota calon legislatif (Caleg) perempuan 30 persen di setiap daerah pemilihan (Dapil) menjadi penentu bagi partai politik di Pileg 2019 mendatang. Jika kuota ini tidak terpenuhi, maka parpol terancam tak ada calon di dapil itu.

TANJUNGPINANG – INFORMASI ini disampaikan Arison, anggota KPU Kepri saat diskusi dengan awak redaksi Tanjungpinang Pos di kantor koran ini di Komplek Bintan Center, Batu 9, Kamis (12/7). Saat itu Arison datang bersama anggota KPU Kepri lainnya, Parlindungan Sihombing, Priyo Handoko dan Widiyono Agung Sulityo. Sedangkan Ketua KPU Kepri Sriwati tak bisa hadir saat itu. Hadir juga bersama mereka Ardyanto Sekretaris KPU Kepri.

Mereka diterima Wapemred Tanjungpinang Pos Zakmi Piliang, Martunas dan Abas selaku Redpel, Yusfreyendi redaktur, wartawan dan staf lainnya. Arison menjelaskan, diantara tiga caleg masing-masing parpol, maka 1 caleg perempuan wajib ada. Demikian berlaku untuk kelipatannya.

Ia mencontohkan daerah Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang Timur. Apabila kursi dari Dapil ini 6 atau 9 orang, maka harus ada 2-3 orang caleg perempuan. Harus ada. ”Kalau tidak, maka parpol yang bersangkutan tidak ikut di Dapil itu. Undang-undang mengatur demikian,” jelasnya.

Bahkan istimewanya, apabila parpol mengusung seluruh Caleg perempuan di satu dapil, tetap sah. Namun, apabila parpol mengusung seluruhnya caleg laki-laki, selagi kuotanya calegnya 3 orang, maka tetap harus ada perempuan.

Parlindungan mengatakan, saat ini yang jadi masalah adalah daftar pemilih di Batam yang sangat banyak berkurang. Petugas coklik di lapangan masih terus melakukan tugasnya agar seluruh pemilih bisa terdaftar.

Ia menilai, persoalan daftar pemilih di Batam ini selalu bermasalah dari tahun ke tahun. Ini, kata dia, ada kemungkinan terjadi karena dulunya sangat gampang mengurus KTP di kota industri itu. ”Kalau dulu, urus KTP cukup ke calo aja. Alamatnya dibuat entah dimana saja. Dan ini cukup banyak. Mungkin masalahnya ini juga. Persoalan lama,” bebernya.

Saat itu, anggota KPU sempat juga membahas tentang penetapan perolehan kursi nanti. Jika pada Pileg lalu masih menggunakan sistem perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi, untuk Pileg 2019 nanti sudah menggunakan sistem 1,3,5,7 dan 9.

Namun Arison mengatakan, dengan pembagi yang beda tahun depan, maka hasilnya hampir sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahapan kampanye, pihaknya masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dikeluarkan KPU RI. ”Kadang dua hari menjelang hari H, PKPU baru dikeluarkan, tapi kita harus siap,” ujar anggota lainnya.

Ardyanto, Sekretaris KPU Kepri mengatakan, pihaknya berusaha adil ke media massa apabila ada anggaran publikasi. Namun, ia menegaskan, anggaran KPU sangat kecil. ”Ada hal-hal yang tidak bisa kita kurangi seperti honor PPK dan lainnya. Kalau iklan di media, bisa kita minta korting. Karena anggarannya sangat kecil,” bebernya.

Arison mengatakan, KPU berusaha bekerja sebaik-baiknya sehingga tidak ada masalah saat penyelenggaraan pileg nanti. Ia yakin, penyelenggara Pileg tidak akan berani main-main karena sanksinya sangat berat. Ada kurungan badan. Dan ini pernah dialami salah satu KPPS di Batam.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here