Calek Ramai-ramai Urus SKCK

0
171
MASYARAKAT yang membuat SKCK sedang mengantri. f-raymon/tanjungpinang pos

BINTAN – Anggota DPRD Bintan yang mau menjadi calon legislatig (Caleg) ramai-ramai mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan kepolisian sepekan terakhir. Mereka mengurus SKCK, untuk persyaratan pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pemilihan DPRD Bintan. ”Saya sudah urus. Yang lain (anggota DPRD) juga ramai-ramai mengurusnya,” kata Agustinus Purba, pekan lalu.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bintan, Daeng M Yatir. Menurutnya, SKCK dan beberapa persyaratan lainnya, sebagian besar sedang diurus oleh semua anggota DPRD Bintan. ”Semua anggota dewan sekarang, bakal nyaleg lagi. Kalau saya, tinggal tes psikologi saja di RSAL,” kata Yatir, Senin (2/7) kemarin.

Tahapan pencalonan Legislatif (Caleg) untuk Pemilu serentak 2019 akan dimulai 4 Juli mendatang. Setiap orang yang ingin maju menjadi wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melengkapi syarat administrasi dan salah satunya SKCK.

Surat tersebut wajib dilampirkan karena menjadi syarat mutlak. Apalagi, dalam Peraturan KPU (PKPU) setiap Bacaleg yang ingin mendaftar tidak pernah dipidana penjara atas kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

Ketua KPU Bintan, Ervina Sari menegaskan, soal larangan eks napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba yang dilarang nyaleg. ”Sesuai PKPU, memang untuk mantan koruptor, kejahatan seksual dan bandar narkoba tidak diperbolehkan nyaleg,” tutur Ervina di Kantor KPU Bintan Ceruk Ijuk, Senin (2/7) siang.

Untuk membuktikan setiap bacaleg tidak pernah dipidana dengan kasus tersebut kata Ervina maka diperlukan SKCK yang dikeluarkan kepolisian. Selain itu, syarat administrasi lainnya yang wajib dimiliki bacaleg diantaranya Ijazah, dan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan rumah sakit umum daerah.

”Pengumuman kita sudah laksanakan selama tiga hari, sejak tanggal 1 Juli kemarin. Nanti tanggal 4 sampai dengan 17 Juli, tahap penyerahan berkas bacaleg dari setiap parpol (Partai Politik),” sambungnya.

Pada saat penyerahan berkas pendaftaran bacaleg dari parpol, Ervina menambahkan, calon tersebut harus sudah terdaftar dalam sistem informasi pencalonan (Silon). Agar setiap orang yang ingin mendaftar hanya bisa menjadi calon pada satu partai dan satu daerah saja. ”Jadi lebih mudah pencalonan untuk bacaleg Pemilu 2019 ini,” timpalnya.

Pantauan Tanjungpinang Pos, suasana di kantor pelayanan SKCK Polres Bintan ramai. Selama hampir dua pekan ini, petugas pelayanan SKCK disibukkan dengan banyaknya pemohon yang ingin diterbitkan SKCK sebagai syarat pencalonan legislatif Pemilu 2019. Setiap hari, berkas pemohon yang masuk seratusan lebih dan paling banyak mengajukan untuk pencalonan bacaleg.

”Memang paling banyak untuk mengajukan syarat pencalonan legislatif. Tapi ada juga untuk syarat lamar CPNS dan pekerjaan lain,” tutur Kasat Intelkam Polres Bintan, AKP Yudiarta Rustam.

Ia menambahkan, untuk pencalonan ditingkat DPRD kabupaten SKCK cukup diterbitkan Polres Bintan yang ditandatangani langsung Kapolres Bintan. Sedangkan untuk penerbitan SKCK pencalonan DPRD Provinsi, surat tersebut diterbitkan Polda Kepri. ”Kita hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja. Yang menerbitkan langsung dari Polda Kepri,” timpalnya.

Urus SKCK Dikenakan Biaya Rp 30 Ribu
Seminggu terakhir ini, masyarakat yang mengurus SKCK yang dikeluarkan Polres Tanjungpinang, meningkat.

Kasat Intel Polres Tanjungpinang, AKP Monang Silalahi mengatakan, sampai saat ini SKCK yang telah dikeluarkan sekitar 206. Kebanyakan untuk syarat Caleg. ”Kami mencatat sudah 206 orang bacaleg yang mengurus SKCK di Polres Tanjungpinang. Namun saya rasa masih akan bertambah,” katanya Senin (2/7).

Monang menjelaskan, terkait biaya administrasi pengurusan SKCK masih mengacu pada PNPB senilai Rp 30 ribu. Ia juga menuturkan, untuk sementara rekomendasi pengantar SKCK ke Polda Kepri bagi bacaleg DPRD Provinsi Kepri juga sudah ada. Yaitu sekitar 35 orang dan untuk DPR RI untuk sementara ini sebanyak dua orang. ”Kami berlakukan umum semuanya, tidak dibedakan dalam pengurusan dengan masyarakat lain,” sebutnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi membludaknya permohon SKCK, Polres Tanjungpinang telah melakukan penambahan personil. Lanjutnya sampai saat ini seluruh yang mengurus SKCK tidak ada yang mantan narapidana. ”Kami lihat dulu situasinya dan kebutuhannya, sampai saat ini kami hanya menambah petugas saja,” tuturnya.

Salah satu kader Partai Golkar, Mimi Betty yang juga anggota DPRD Kota Tanjungpinang, tampak ikut mengantri diantara puluhan pengurusan SKCK di ruangan Satuan Intelkam. ”Kita puas dengan pelayanan disini. Saya hanya memperpanjang karena sebelumnya sudah buat SKCK,” tutunya. (free/aan/ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here