Cara Efektif Menyelesaikan Sengketa Konsumen

0
582
Gilang Ichsan Pratama,S.Sos

Oleh: Gilang Ichsan Pratama,S.Sos
Bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Manusia mahluk Allah SWT yang hampir setiap saat melakukan interaksi dengan sesama dalam menjalankan aktifitas kehidupannya, pada berbagai bentuk dan kondisi termasuk transaksi perniagaan. Interaksi-interaksi tersebut dapat menimbulkan reaksi positif atau reaksi negatif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Hampir bisa di pastikan setiap dari kita pernah membeli kebutuhan sehari-hari seperti, sembako, alat kendaran bermotor, pakaian, perumahan, tiket pesawat dan masih banyak lagi transaksi yang selalu dilakukan oleh sesama manusia. Dalam dunia perdagangan interaksi sesama manusia inilah yang jamak di sebut interaksi antara Konsumen dan Pelaku Usaha.

Manusia mahluk Allah SWT yang hampir setiap saat melakukan interaksi dengan sesama dalam menjalankan aktifitas kehidupannya, pada berbagai bentuk dan kondisi termasuk transaksi perniagaan. Interaksi-interaksi tersebut dapat menimbulkan reaksi positif atau reaksi negatif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Hampir bisa di pastikan setiap dari kita pernah membeli kebutuhan sehari-hari seperti, sembako, alat kendaran bermotor, pakaian, perumahan, tiket pesawat dan masih banyak lagi transaksi yang selalu dilakukan oleh sesama manusia.

Dalam dunia perdagangan interaksi sesama manusia inilah yang jamak di sebut interaksi antara Konsumen dan Pelaku Usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini persaingan di dunia usaha semakin ketat sehingga untuk dapat bertahan, banyak pelaku usaha menempuh segala macam cara. Banyak ragam yang ditempuh oleh pelaku usaha, sebagai contoh dengan pemberian promosi,diskon dan hadiah-hadiah menarik lainya. Ini dilakukan semata-mata menarik konsumen untuk membeli, namun disamping pelaku-pelaku usaha yang jujur dalam perniagaannya. Ada pula pelaku usaha  yang menempuh cara-cara yang curang dengan mengelabui konsumen yang membeli produk mereka.

Sering terjadi, konsumen yang mengonsumsi atau menggunakan suatu produk tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi sesuatu terhadap produk yang telah dibeli oleh konsumen. Dan jika itu terjadi kepada kita (konsumen), apa yang harus kita lakukan?, kemana kita mengadu?. Sebelum membahas tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ada baiknya kita mengerti dulu apa itu Konsumen dan pelaku usaha walaupun istilah tersebut sangat sering kita dengar sehari-hari.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun  mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, kemudian Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang penulis pahami dalam pengertian ini adalah perusahaan, Korporasi, koperasi, BUMN,Importir, Pedagang, dan distributor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dan mempertahankan haknya terhadap pelaku usaha, serta para pihak juga di lindungi hak dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan ketentuan ini, konsumen diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada pasal 45 ayat 2 yakni “ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Apabila konsumen memilih menyelesaiakan sengketa konsumen di luar pengadilan, maka lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.Berdasarkan pasal 42 Kepmenperindag RI No 350/MPP/Kep/12/2001 tahun 2001, putusan dari badan penyelesaian sengketa konsumen adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Namun tidak menutup kemungkinan apabila para pihak tidak setuju dengan putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Akan tetapi perlu di ketahui bahwa gugatan sekelompok orang/konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, yang dilebih dikenal dengan istilah Class Action tidak diterima di BPSK.Dengan demikian, pertanyaan demi pertanyaan seputar apakah selamanya Konsumen itu benar dan Pelaku usaha selalu salah, Konsumen salah dan pelaku usaha benar atau para pihak sama-sama salah dan sama-sama benar dapat di diskusikan/mediasi bersama di BPSK sesuai dengan kaidah yang berlakuTerakhir, penulis selaku Sekretariat BPSK Kota Tanjungpinang dan ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindutrian Kota Tanjungpinang menghimbau kepada diri sendiri serta pembaca (konsumen), agar :  menjadi  konsumen cerdas meneggakkan kewajiban selaku konsumen, meneliti sebelum membeli, memeprhatikan label dan masa kedaluarsa serta membeli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here