Cara Pembayaran Zaman Now, Apa Manfaatnya?

0
643
Danar Widanarko

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

Oleh: Danar Widanarko
Pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Tentu Anda sebagai pegawai pemerintah maupun sebagai masyarakat umum masih sering mendengar adanya keluhan atas masalah ketersediaan atau kesiapan uang di bendahara instansi pemerintah. Misalnya kas lagi kosong, uang masih di bank, uang belum cair dari kas negara, dan sebagainya. Hal inilah yang acap kali menyebabkan rencana pengadaan barang/jasa atau perjalanan dinas bermasalah dan mengganggu kegiatan kantor. Bahkan, dalam skala yang material dapat menjadi masalah besar kalau itu terjadi di kantor instansi penting, misalnya Kantor Sekretariat Kepresidenan, Mabes Polri, KPK dan kantor/satker besar yang membutuhkan operasional dan biaya perjalanan dinas besar. Itulah yang melatar belakangi inisiasi pelaksanaan pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah.

Selain itu, penggunaan kartu kredit dalam transaksi keuangan negara dilaksanakan juga dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan Negara, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan (UP) satuan kerja pemerintah yang nilainya sekitar Rp 9 Triliun per bulan, sekaligus meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai seperti kasus-kasus penggelapan uang kas oleh pengelola keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, Penggunaan kartu kredit pemerintah ini akan memudahkan pelaksanaan kegiatan tanpa membuat pejabat Satker terburu-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan sekaligus lebih akuntabel karena tiap pengeluaran ada catatannya. Demikian disampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta belum lama ini.

Baca Juga :  OB Mitologis dan OB Historis

Apa itu kartu kredit pemerintah?
Kartu kredit pemerintah adalah sejenis kartu korporat (corporate card). Mungkin ada sebagian dari Anda yang telah mengenal istilah kartu kredit korporasi. Kartu kredit ini diterbitkan oleh pihak penerbit kepada nasabah korporasi mereka.

Apa yang berbeda dengan kartu plastik jenis ini? Kartu kredit korporasi membantu biaya kegiatan/bisnis yang terpisah dari pengeluaran pribadi. Selain itu, kartu ini memungkinkan perusahaan/badan usaha/kantor/satker untuk melacak semua pengeluaran yang terkait dengan kegiatan/bisnis. Kartu plastik ini juga memungkinkan pemegang kartu untuk menggunakan kredit berulang untuk melunasi biaya operasional dan biaya lainnya. Selain manfaat di atas, kartu kredit pemerintah juga memperbolehkan nasabah untuk mencantumkan logo atau identitas kantor atau satker. Kartu kredit pemerintah diterbitkan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara yakni BNI, Mandiri, BRI dan BTN) untuk kepentingan satuan kerja dalam rangka belanja barang atas beban APBN.

Pimpinan Satker juga berhak menentukan spend limit sesuai dengan batas kemauan kantor/satker. Itu berarti kartuHYPERLINK “http://kartukreditgold.blogspot.com/” HYPERLINK “http://kartukreditgold.blogspot.com/”kredit pemerintah memungkinkan pegawai lebih mudah menggunakannya, karena  ini bisa lebih tinggi limitnya dibandingkan kartu kredit individual. Namun perlu diketahui pengguna kartu kredit pemerintah tidak dapat melakukan penarikan tunai. Plafon tiap kartu kredit pemerintah dipatok antara Rp 20 – 200 juta untuk masing-masing pemegang kartu. Plafon atau limit yang dimiliki oleh pemegang kartu pada satker di kementerian atau lembaga, disesuaikan dengan uang persediaan pada masing-masing satker.

Kartu kredit pemerintah memberi kemudahan bagi para pejabat pengadaan / pelaksana kegiatan. Dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa kantor maka Pejabat pengadaan/ pelaksana kegiatan bila rekanannya yang telah memiliki alat EDC dari bank, ketika bertransaksi terjadi tinggal gesek. Tidak perlu bawa uang tunai. Termasuk untuk belanja online.  Maraknya situs e-commerce dengan menawarkan berbagai produk, yang dapat diakses melalui komputer maupun telepon pintar (smartphone) memudahkan pemegang kartu kredit pemerintah memenuhi kebutuhan dengan waktu yang relatif cepat. Lantaran situs belanja online menyediakan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit. Pembayaran dengan cara ini akan memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk transaksi belanja barang keperluan operasional kantor sehari-hari yang nilainya dibawah Rp.50 juta dalam satu transaksi.

Baca Juga :  Perkokoh Ukhuwah

Pembayaran dengan UP secara teknis dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa Kartu Kredit Pemerintah. Pemegang kartu kredit pemerintah adalah pejabat yang berwenang melakukan pembayaran atas beban APBN.

Kartu kredit pemerintah ini dapat digunakan untuk memenuhi belanja keperluan operasional: pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja sewa, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dan pelumas khusus non pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin. Untuk permulaan, kartu kredit pemerintah dapat digunakan untuk transaksi terkait pelaksanaan perjalanan dinas, misalnya untuk pembayaran tiket, penginapan di hotel atau tempat menginap lainnya dan sewa kendaraan dalam kota.

Dengan skema kartu kredit pemerintah ini, pejabat satker tidak terburu-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan dari bendahara. Penggunaan kartu kredit diharapkan lebih akuntabel karena tiap pengeluaran ada catatannya. Struk (bukti pembayaran) dari mesin EDC, Daftar pesanan, Invoice dari belanja online dan tagihan kartu kredit dapat digunakan sebagai data sumber SPJ atas pembebanan anggaran. Bukti transaksi tersebut akan dibandingkan dengan tagihan dari bank yang disampaikan melalui email. Tagihan/billing beserta struk dan bukti transaksi lainnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilakukan pengujian. Apabila disetujui untuk dibayar maka akan diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada bendahara. Pembayaran kepada pihak bank akan dilakukan dengan cara online menggunakan CMS yang disediakan bank.

Baca Juga :  Kemana Setelah SMA/SMK?

Penerapan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ini sejalan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Dalam pelaksanaannya Satker melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan meminta penerbitan kartu kredit pemerintah kepada bank tempat rekening Bendahara pengeluaran dibuka (bank mitra).

Kartu kredit pemerintah cara pembayaran yang baru. Sesuatu yang baru selalu memerlukan penyesuaian dalam menerimanya. Dibutuhkan kerjasama antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tidak kalah penting, perlu kehati-hatian saat persetujuan penerbitan bagi para pemegang kartu terutama dalam memastikan penggunaannya.

Peran perbankan tidak sebatas menarik nasabah namun juga harus gencar melakukan pengawasan agar kartu tersebut tidak disalahgunakan. Semoga kartu kredit pemerintah ini menjadi solusi percepatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here