Cari Formula untuk Bayar Gaji 13-14

0
85
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun didampingi Wagub Kepri H Isdianto berbincang dengan para guru di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Selasa (12/3). f-istimewa/humas pemprov kepri

Perwakilan Guru se-Kepri Temui Gubernur, Wagub dan TJA

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mencari celah hukum agar bisa membayar gaji 13 dan 14 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA, SMK, SLB tahun 2018 di Kepri.

DOMPAK – ”Tentu kita ingin bergerak cepat. Namun harus taat akan rambu-rambu aturan yang berlaku. Kita akan segera mencari formulasi yang tepat,” ujar Nurdin saat melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan guru di Rupatama Lt. 4, Kantor Gubernur di Dompak, Selasa (12/3).

Nurdin mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, jika bisa diberikan tunjangan tambahan lainnya pasti pemerintah akan mengusahakan hal itu. Namun kembali lagi berkaca dengan aturan yang berlaku.

”Kalau bisa kita tambah tunjangan untuk guru agar lebih sejahtera dan lebih semangat dalam menyalurkan ilmu bagi para peserta didik. Namun semua itu harus kita lihat lagi dalam aturan yang berlaku apakah bisa atau tidak,” tambahnya.

Namun sejumlah persoalan yang seperti dikatakan para guru tersebut benar adanya. Nurdin selaku pimpinan tertinggi di daerah menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekeliruan ataupun keterlambatan dalam kegiatan tersebut.

Nurdin pun berharap dari apa yang di aspirasikan sejumlah guru ini agar didudukkan bersama kembali ke depan dengan Dinas Pendidikan.

”Jangan ragu. Mari kita sama-sama ketemu ahli hukum agar setiap masukan yang akan dilakukan dapat berjalan dan tidak salah aturan dan apapun keluhan dan pertanyaan yang disampaikan dapat segera terjawab dan ditemukan titik tengahnya,” pungkas Nurdin.

Sementara Itu, Wakil Gubernur Isdianto kembali menceritakan kronologi kejadian semalam dan meminta sejumlah guru tersebut terus menjalin komunikasi yang intens dengan Dinas Pendidikan.

Namun dalam setiap kebijakan yang dilakukan tentu sesuai aturan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

”Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kita duduk bersama apalagi sekarang kita telah duduk bersama Pak Gubernur dan DPRD,” kata Isdianto.

Ketua Komisi IV DPRD Teddy Jun Askara mengatakan terkait tahun 2018 yang mana gaji 13 dan 14 yang belum dibayarkan tersebut, pihak DPRD telah menanyakan kepada Dinas Pendidikan dan jawabannya memang terbentur aturan.

Namun pihak DPRD mendesak agar segera dicarikan fatwa hukumnya dan meneruskan surat kepada Inspektorat dan BPK namun belum mendapat jawaban.

”Intinya kita terus berjuang agar formula tersebut didapat dan kami DPRD pasti akan sahkan jika sesuai aturan jika memang bisa dibayarkan,” kata Teddy.

Dari tiga tuntutan ratusan guru yang mendatangi Kantor Gubernur Kepri di Dompak, satu tuntutan yang sulit direalisasikan yakni gaji 13 dan 14 tahun 2018.

Nurdin mengatakan, pemerintah saat ini terus menjadikan pendidikan dan guru sebagai prioritas pembangunan. Hal ini dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai generasi penerus.

Sehari sebelumnya, pada Senin (11/3) kemarin, ratusan guru ini mendatangi kantor Gubernur di Dompak untuk menanyakan kejelasan terkait beberapa hal yang mereka nilai menjadi haknya namun belum mereka dapatkan sampai sekarang.

Diantarannya adalah masalah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk gaji ke-13 dan 14 tahun 2018 yang belum dibayarkan.

Selanjutnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan IV tahun 2018 dan tidak dicairkan untuk 500 orang guru. Lalu sebanyak 561 guru nonsertifikasi yang belum mendapatkan hak tambahan penghasilan dari 12 bulan namun baru 2 bulan saja yang dibayarkan.

Kemudian para guru juga menanyakan TKD bulan Januari dan Februari 2019 yang belum mereka terima.

Selaku perwakilan guru, Diah menegaskan kembali bahwa kedatangan rombongan guru sendiri bukan merupakan bentuk demonstrasi namun sebagai bentuk silaturahmi dengan pimpinan daerah dan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi aspirasi para guru sehingga ada kejelasan ke depan

”Kami berahap setelah pertemuan ini kita kembali ke sekolah dengan rasa tenang karena telah mendapat jawaban pasti dari pemerintah,” harap Diah.

Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan para guru tersebut, Kadis Pendidikan M Dali mengklarifikasi bahwa sejumlah aspirasi yang di sampaikan para guru, selaku Dinas Pendidikan dirinya selalu mengusahakan agar apa yang menjadi hak para guru dapat diberikan namun kembali kepada aturan yang berlaku.

Terkait ketidakadaan anggaran dalam membayarkan tunjangan tahun lalu, kata Dali memang benar adanya, namun pihak Dinas Pendidikan langsung mengajukan surat usulan tambahan dana ke Sekdaprov Kepri yang kemudian diterusakan ke kementerian dan telah ada jawaban.

”Jawaban tersebut adalah tetap dibayarkan namun dalam bentuk tunda bayar aneka tunjangan tenaga guru,” kata Dali.

Kemudian terkait Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk gaji ke 13 dan 14 tahun 2018 yang tidak dibayarkan tersebut memang diperkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018.

Lalu terkait TKD bulan Januari dan Februari yang belum dibayarkan, pihak Dinas pendidikan sampai saat ini terus menjalankan segala proses administrasi dan akan segera masuk ke rekening masing-masing guru.

”Kita tentu bergerak berdasarkan segala aturan, Kalau menjadi hak guru tidak mungkin ditahan, pasti akan saya teruskan segera dalam bentuk surat resmi,” lanjutnya.

TJA Minta Benahi Struktur Organisasi Disdik
Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri membenahi struktur organisasi pejabat di lingkungan Disdik Kepri.

Menurut dia, persoalan yang menyebabkan guru melakukan aksi di kantor Gubernur, salah satu penyebab karena komunikasi yang tidak intensif.

”Kita minta Pak Dali (Kadisdik Kepri) membenahi strukturnya, komunikasinya dengan guru, kalau bagus tidak akan terjadi seperti ini,” kata Teddy usai menghadiri audiensi permasalahan tunjangan tersebut di Gedung Gubernur Kepri, Selasa (12/3).

Teddy melanjutkan, jika Dinas Pendidikan bisa berkomunikasi baik dengan guru tidak akan terjadi protes seperti ini.

”Komunikasi itu tidak hanya dilakukan segelintir orang saja. Ini kan wajar guru menanyakan hak mereka,” ujar dia.

Ia melanjutkan, jika komunikasi dijalankan, Teddy menjamin tidak akan terjadi protes seperti itu. ”Kalau Disdik berbenah, tidak akan ada lagi seperti ini,” katanya.

Terkait tidak dibayarnya Tunjangan tersebur, Teddy meminta Gubernur segera memproses hal itu. ”Kami minta gubernur memerintahkan Disdik memproses tunjangan yang belum, Maret ini harus dibayarkan,” katanya.

Ia juga menyayangkan pemasalahan Tunjangan terjadi di Kepri.

Buruknya komunikasi Disdik dengan guru juga dibenarkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Ia meminta, Disdik lebih memperhatikan komunikasi ke depannya. ”Disdik harus membangun (komunikasi) juga, makanya saya kasih penekanan,” katanya

Sebelumnya ratusan guru mendatangi Kantor Gubernur Kepri di Dompak. Mereka menuntut tiga tunjangan yang tidak kunjung dibayar.

Diantaranya tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk gaji 13 dan 14 tahun anggaran 2018, kemudian TKD Januari dan Februari anggaran 2019, serta tunjangan profesi guru triwulan empat tahun anggaran 2018.

Hingga hari ini Gubernur menjanjikan kepada guru segera memproses tunjangan yang belum dibayar tersebut.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here