Cegah Konflik Nelayan, Perlu Kebijakan Kearifan Lokal

0
673
PESERTA sosialisasi peraturan perikanan dan kelautan mendengarkan penyampaian materi dari narasumber, di Aula Kantor Camat Bintan Timur, Rabu (28/2) kemarin. f-yendi/tanjungpinang pos

KIJANG – Permasalahan konflik nelayan yang terjadi di Bintan, dibahas bersama stakeholder terkait, di Aula Kantor Camat Bintan Timur, di Kijang, Rabu (28/2) kemarin. Pembahasan ini digelar dalam seminar sosialisasi tentang peraturan terkait kelautan dan perikanan, sebagai upaya mencegah konflik nelayan, yang ditaja oleh Kelompok Diskusi Nusantara (KDN) Kepri.

Dalam dialog dijabarkan tentang UU 23/2014 tentang kewenangan daerah, UU 32/2014 tentang kelautan, UU 01/2014 tentang perubahan UU 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau keci, serta UU 45/2009 tentang perikanan. Selain itu juga dipaparkan Permen Kelautan dan Perikanan nomor 02/2016 dan Permen 71/2016.

Dalam aturan ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan alat tangkap, serta batas wilayah tangkap maupun jalur penangkapan ikan. Imbasnya, terjadi pertentangan di kalangan nelayan di wilayah Kepri, khususnya di Bintan. Baik penggunaan pukat bilis yang dilarang, maupun batas kapal nelayan dalam menangkap ikan.

Seperti kejadian di Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir. Nelayan menggunakan pukat bilis, untuk menangkap bilis di bawah 2 mil. Ini ditentang nelayan lain. Sementara, menangkap bilis di wilayah itu sudah dari zaman nenek moyang.

”Sehingga terjadi konflik. Masih banyak hal lainnya, yang memicu konflik antarnelayan, akibat peraturan pemerintah pusat,” jelas Asmardiyanto, petugas pengawas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kepri.

Begitu juga dengan wacana seribu kapal nelayan asal Jawa akan masuk ke perairan Kabupaten Natuna, ini juga menjadi konflik di kalangan nelayan. Termasuk usaha labuh jangkar maupun perawatan kapal righ di perairan Lobam, mendapat pertentangan nelayan.

”Kalau ditinjau dari aturan, itu tidak boleh. Tapi, ada kebijakan pusat, sehingga kegiatan itu dijalankan. Imbasnya, nelayan protes. Sebaliknya, ada pula nelayan yang menangkap ikan dengan alat pukat, tapi ditangkap. Ini perlu kebijakan dan pembinaan dari kita bersama,” katanya.

”Saya punya saran, kapal nelayan di bawah 30 GT melanggar aturan, itu dibina dulu. Jangan langsung masuk ke pengadilan. Kalau tak bisa dibina, baru diproses di ranah hukum. Tapi bagi yang gunakan putasium, itu langsung dipidana,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, pada masa HM Sani menjadi Gubernur Kepri, anggaran perikanan dari Rp 18 miliar ditambah menjadi Rp 90-an miliar.

”Ketika nelayan berbenturan dengan hukum, perlu ada kebijakan kearifan lokal. Karena, kita di Kepri ini yang tahu seperti apa kehidupan nelayan. Pusat cuma buat aturan, tapi itu tidak sesuai dengan kondisi kita di Kepri ini,” sebut Iskandarsyah.

Ketua KDN Kepri, Billy Jenawi menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan agar nelayan melalui HNSI dan KNTI di Bintan, bisa mengetahui regulasi dan menyosialisasikan kepada nelayan. Karena, aturan yang dibuat pemerintah pusat selalu tidak melihat kondisi nyata di lapangan. Terkesan dipaksakan. Akibatnya, nelayan tradisional di Bintan maupun di Kepri menjadi korban. Bahkan, antarnelayan pun terjadi konflik, tidak hanya nelayan dengan aparat penegak hukum.

”Dari dialog ini, perlu ada kebijakan kearifan lokal yang dibuat pemerintah daerah, untuk melindungi masyarakat nelayan. Karena, kita di Bintan atau di Kepri ini, wilayanya 96 persen adalah laut. Makanya perlu solusi, agar aturan pusat tidak merugikan nelayan. Terutama pengaturan alat tangkap dan zona tangkapan tadi,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua HNSI Bintan Baini, Kapolsek Bintan Timur AKP A Rahman, Mayor Bambang dari Lantamal IV Tanjungpinang, KNTI Bintan, pelajar dan unsur kepemudaan Bintan. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here